Menteri Jokowi
Fachrul Razi, Menteri Agama yang Diangkat Jokowi, Ternyata Komisaris Utama PT Antam
Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Jenderal Purnawirawan TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama dalam kabinet periode 2019-2024
Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
Karir dan Pendidikan
Dalam soal pendidikan, Fachrul sendiri memperoleh gelar S1 Ilmu Sosial Politik dari Universitas Terbuka pada tahun 1995, S1 Hukum dari Perguruan Tinggi Hukum Militer pada tahun 1997, S2 Hukum dari Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Hukum Militer tahun 2002.
Jabatan terakhir jenderal bintang empat ini adalah Wakil Panglima TNI.
Dalam dunia politik nama Fachrul Razi tidak banyak dikenal, kecuali saat kampanye Pilpres 2019 lalu saat ia menjadi salah satu pendukung Jokowi-Ma'ruf dengan memimpin Tim Bravo 5.
• Artis Cantik Ashanty Pernah Didiagnosis Dokter Terawan Menteri Kesehatan yang Ditunjuk Jokowi
• Belum Ada Menteri di Kabinet Jilid II, Gubernur Olly Sebut Sulut Tetap Aman, 24 Menteri Teman Olly
Dalam dunia militer, Fachrul Razi pernah menjabat Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer (1996-1997).
Ia jua pernah menjabat Asisten Operasi KASUM ABRI (1997-1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999)[2], Sekertaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999), Wakil Panglima TNI (1999-2000).

Jaksa Agung juga Komisaris BUMN
ST Burhanuddin secara mengejutkan ditunjuk Jokowi sebagai Jaksa Agung dalam "Kabinet Indonesia Maju" periode 2019-2024.
Penunjukan Burhanuddin yang memimpin Korps Adhyaksa ini diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Burhanuddin ternyata tak hanya berkiprah di dunia kejaksaan. Dia menjabat Komisaris Utama PT Hutama Karya.
Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi dan penyedia jalan tol.
Perusahaan ini berawal dari perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) milik Hindia Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1961 menjadi PN Hutama Karya dan berubah nama menjadi PT Hutama Karya pada tahun 1973.
Pria kelahiran Cirebon, 17 Juli 1959 ini menjabat Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-132/MBU/8/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015.
Pria yang memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1980 ini memulai karirnya sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tahun 1989.

Burhanuddin kemudian dipercaya menjabat Kepala Kejaksaaan Negeri B Kejari Bangko pada tahun 1999 hingga tahun 2001.