Normalisasi Hilir DAS Tondano Berhenti, Dewi Khawatir Banjir 2014 Terulang

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bencana banjir 2014 masih lekat di ingatan Dewiyanti Subrono, warga Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

Saat itu, bersama warga lainnya ia harus meninggalkan rumah menuju tempat pengungsian sembari menyelamatkan barang yang bisa diselamatkan.

Bayang-bayang bencana itu kembali menghantui saat hujan lebat datang.

Apalagi saat ini proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano sudah lama terhenti.

"Saat itu banjir mencapai lantai 2 di tempat ini," terang Dewiyanti dengan semangat, saat ditemui Tribun Manado, Senin (14/10/2019).

"Saya beserta penghuni lain hanya menangis di lantai itu karena banjir semakin tinggi," ucapnya sedih.

Perempuan 63 tahun itu bercerita sambil memeragakan kejadian dulu saat banjir semakin tinggi; ia membawa ijazah anaknya dengan mengangkatnya tinggi-tinggi supaya tidak terkena air.

• Proyek DAS Tondano Mangkrak, Beberapa Warga Belum Menerima Ganti Rugi

"Kalau anak saya bisa berenang tapi saya tidak bisa jadi takut," tambah warga asal Solo.
Ia kemudian diselamatkan oleh tim SAR dengan menggunakan perahu karet.

"Kalau tidak ada yang menyelamatkan waktu itu bisa mati kita," ujarnya bersyukur.

Ia melanjutkan, pemadaman listrik juga dilakukan selama sebulan waktu banjir melanda.

Dewi yang tinggal di sebuah rumah kos kecil di Kelurahan Istiqlal mengatakan, saat itu proyek pembuatan tanggul belum ada.

• Kepala BNPB RI Kunjungi Korban Banjir Bandang 2014 

Proyek baru dimulai pada 2015 saat rumah-rumah warga digusur untuk pembangunan tanggul.

Di sepanjang bibir DAS, terlihat beberapa rumah yang sudah dikosongkan, ada beberapa yang masih berpenghuni. Beberapa rumah kosong bahkan terlihat sudah dihancurkan.

Semakin dalam memasuki perkampungan, ditemukan alat berat tandem roller yang menganggur karena sudah rusak.

Bahkan banyak tongkang yang tadinya digunakan untuk aktivitas pembangunan proyek kini sudah rusak. Sebagian digunakan warga untuk memancing di sungai.

• Fraksi PDIP Usul Bentuk Pansus Bencana 2014, Jimmy Gosal: Masih Banyak warga Keluhkan Dana itu

Di pinggir jalan juga terlihat papan peringatan bahwa tanah tersebut milik negara.

Kata Dewi, beberapa warga yang rumahnya berada di bibir sungai masih belum mendapatkan ganti rugi. Hal tersebut membuat mereka belum mau pindah.

Ia memperkirakan proyek normalisasi akan kembali digarap tahun depan mengingat hingga saat ini masih belum ada pemberitahuan lebih lanjut.

Menurutnya, warga pun tidak mempersoalkan proyek tersebut, justru akan membantu menahan banjir.

• Hari Ini Vicky Beri Keterangan di Kejagung RI Soal Dana Hibah Banjir 2014

"Kalau kami yang tinggal di pinggir sungai sih tidak masalah kalau harus pindah, asal ada biaya ganti rugi yang jelas," tambahnya.

Namun dengan berhentinya proyek ini warga justru khawatir karena tembok penahan banjir yang belum dibangun akan menyebabkan air sungai yang meluap masuk ke perkampungan dan tertahan oleh tanggul yang sudah ada.

"Semoga proyek ini cepat selesai supaya tidak ada banjir tinggi lagi," kata dia.

Gidan, warga lainnya, mengatakan, banyak warga yang sudah mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan. Ada yang mendapat Rp 400 juta sampai Rp 500 juta.

• Normalisasi DAS Tondano Bikin Banjir Februari Tak Separah 2014

Karena proyek terhenti, ia mengaku khawatir akan terjadi banjir jika hujan deras. Ia tak tahu kapan proyek normalisasi rampung, pasalnya alat berat sudah tidak ada yang beroperasi.

"Tanggul ini masih belum selesai semua, masih ada yang bolong-bolong," ujar Arnold, warga lainnya.

Kata Arnold, setelah tanggul dibuat sejak tahun lalu, belum terjadi air naik hingga ke permukiman.

Ia sangat berharap proyek cepat selesai agar bencana banjir pada 2014 silam tak terulang.

• Mengenang Banjir Bandang Manado 2014, dari Ketinggian Air, Kerugian hingga Korban Jiwa

"Semoga cepat selesai proyek ini supaya tidak banjir seperti tahun 2014," ungkap Majid, warga setempat yang saat itu kebanjiran hingga atap rumahnya.

"Baru-baru ini sudah ada beberapa orang dari proyek yang mengecek," terang Yanti Abdullah, warga penghuni kos di daerah itu.

Fokus pembebasan lahan

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai II Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Freddy Simboh ST, proyek terhenti karena dana konstruksi ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

"Karena pembebasan lahan masih bermasalah, dana konstruksi ditarik lagi oleh pemerintah pusat. Permasalahan ini membuat konstruksi yang dikerjakan selama empat tahun tidak bisa selesai tepat waktu sehingga tahun depan harus adakan lelang lagi," terangnya, Rabu (16/10/2019).

• Banjir 2014 Bikin Manado Sulit Raih Adipura, Begini Penjelasan Peraih Beasiswa Australian Award 

Untuk tahun ini, Freddy menambahkan, pemerintah pusat tidak memberi dana konstruksi, hanya dana pembebasan lahan.

"Jadi tahun ini fokus ke pembebasan lahan," ucapnya.

Biaya pembebasan lahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini memakan Rp 17 miliar, sedangkan hingga tahun ini baru terealisasi lima puluh persen.

Pemerintah menargetkan pembebasan lahan di kelurahan Istiqlal dan Karame selesai pada November tahun ini agar bisa mengajukan dana pembebasan lahan lagi tahun depan untuk Kelurahan Pinaesaan dan Komo.

• Apakah Benar Ada Bantuan Tahap Dua Bagi Korban Banjir 2014 yang Belum Dapat?

Freddy belum bisa memastikan kapan proyek akan dimulai mengingat masih banyaknya lahan yang harus disterilkan.

"Yang penting pembebasan lahan selesai dulu, lalu nanti kami bisa ajukan dana konstruksi dan melakukan pelelangan. Tapi target tahun depan sudah bisa dimulai," tambahnya.

Freddy mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena semuanya sedang diusahakan pemerintah.

"Kami usahakan yang terbaik bagi masyarakat. Bahkan Pak Gubernur sendiri sampai datang ke Jakarta untuk mengurus semuanya," kata dia.

• Beberapa Warga Korban Banjir 2014 Mengaku Belum Dapat Bantuan

Masalah Sertifikat Lahan

Proyek normalisasi DAS Tondano yang dibangun sejak tahun 2015 sudah terhenti sejak November tahun lalu.

Pembebasan lahan proyek yang membentang sepanjang jembatan Megawati, Mahakam hingga Kairagi masih mengalami kendala.

Kata Freddy Simboh, tidak ada penolakan dari warga sekitar terkait penggusuran.

"Warga justru berebut ingin dibayar ganti rugi," katanya.

• Ny Rita Dondokambey dan Ny Devi Tanos Terobos Lumpur Sambangi Korban Banjir Manado

Menurut dia, satu di antara penyebab yang menghambat pembebasan lahan adalah segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga warga.

"Kebanyakan masalahnya adalah sertifikat rumah tersebut milik orang tua yang sudah meninggal, namun anak-anaknya tinggal berpencar. Nah kami kesulitan untuk meminta surat kuasa dari masing-masing anak ini karena jauh," jelasnya di kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.

Selain itu, tidak sedikit pula konflik internal keluarga pemilik rumah juga memengaruhi kelancaran pembebasan lahan.

Banyak warga yang tidak terima karena jumlah dana ganti rugi yang diberikan berbeda dengan warga yang lain.

"Ada juga yang berkonflik dalam keluarga karena kemudian pembagian warisan tidak seimbang," jelas Freddy.

Freddy berharap warga bisa diajak bekerja sama dengan baik demi kelancaran pembebasan lahan. (ang/ara)

• Harga Rica Turun, Tapi Ada Perberdaan Jauh antara Harga di Pasar Karombasan dan Pasar Bersehati

• Selamat Bekerja, Pak Presiden!

• Ada Undangan Pelantikan dan Senjata di Mobil: Polisi Temukan Pelat Nomor Palsu