Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Dorong Perppu KPK

Demo Ribuan Mahasiswa di Depan Istana Desak Perppu KPK, Ghozi Ungkap Asal Pendemo

Mahasiswa tetap ngotot Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK sebelum pelantikan Presiden, ini yang memicu seruan demo kembali menggema

Editor: Aswin_Lumintang
Tribunnews/Jeprima
Ribuan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Pada demo yang menolak Revisi UU KPK dan menolak RKUHP berakhir rusuh. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mahasiswa tetap ngotot Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK sebelum pelantikan Presiden, ini yang memicu seruan demo kembali menggema menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Demo mahasiswa Sulawesi Utara Rabu (25/9/2019)
Demo mahasiswa Sulawesi Utara Rabu (25/9/2019) (istimewa)

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menyerukan aksi #tuntaskanreformasi mendesak PERPPU KPK yang diagendakan Kamis (17/10/2019) besok, berlokasi di Istana Negara, Jakarta.

Seruan diunggah melalui postingan sosial media Instagram BEM SI dengan alamat @bem_si pada Rabu sore.

Ghozi Basyir Koordinator Media BEM SI saat dikonfirmasi membenarkan soal seruan aksi dan rencana demonstrasi mahasiswa tersebut di Istana Negara.

"Bener, benaran ada aksi," kata Ghozi seperti dikutip Antara.

Wakil Wali Kota Medan Bantu Siapkan Pembelaan Hukum untuk Walikota Medan

Warga Dayak Kaltim Meminta Sejumlah Hal Ini kepada Pemerintah

Komposisi Profesional, Parpol, Daerah Jadi Pertimbangan di Kabinet Kerja Jilid II Presiden Jokowi

Ia mengatakan, aksi ini akan diikuti oleh mahasiswa dari aliansi BEM SI Jabodetabek dan Banten, dengan estimasi massa sekitar 2.000 orang.

Aksi ini direncanakan mulai jam 13.00 WIB sampai selesai sekitar jam 18.00 WIB.

Terkait penyataan Polri tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) demonstrasi jelang pelantikan presiden, Ghozin mengatakan, mahasiswa tetap akan turun melakukan aksi.

"Kita mah di negara demokrasi ini tetap gelar aksi. Kan surat aksi itu kan pemberitahuan, bukan izin," katanya.

Dalam postingan di sosmed BEM SI, seruan aksi mahasiswa ini mendesak pemerintah menuntaskan reformasi dan menghentikan berbagai hal buruk yang terjadi di Indonesia.

Aksi ini juga didasari oleh semangat 20 tahun reformasi yang menghendaki pemberantasan korupsi. Hadirnya KPK sebagai bukti kuatnya kehendak membasmi korupsi.

Menteri PPN: Investor Bisa Hengkang, Biaya logistik Indonesia Tertinggi di Asia

Moms, Simak Cara Mudah Mencegah Kulit Kering Selama Kehamilan

Beri 5 Makanan Ini Agar Si Kecil Tak Mudah Sakit

Pengesahan revisi UU KPK mendorong aksi mahasiswa di seluruh Nusantara dan mendesak presiden untuk mengambil sikap.
Situasi ini mendorong mahasiswa bereaksi dengan gerakan yang mereka sebut sebagai reformasi dikorupsi.

Terkait adanya isu demo mahasiswa ditunggangi dan bagaimana langkah antisipasi mencegah tidak terjadi kericuhan, Ghozi mengatakan, tetap fokus pada tuntutan mahasiswa dan tidak menginginkan adanya kericuhan.

"Waktu itu dari ITB dari kolap sudah mengatakan sebenarnya tidak mau aksi itu ricuh, tidak ada revolusi, kita tidak mau ada kata-kata itu ke pemerintah. Kita tetap fokus tuntutannya itu, kenapa harus ricuh," ujarnya.

Untuk mengantisipasinya, lanjut Ghozi, pihaknya akan mengkondisikan dan membuktikan jika demo kali ini tidak akan ricuh.

Demo mahasiswa yang menolak RKUHP dan Revisi UU KPK yang berlangsung di DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (30/9/2019)
Demo mahasiswa yang menolak RKUHP dan Revisi UU KPK yang berlangsung di DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (30/9/2019) ((bangkapos.com/resha Juhari))
Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved