Menteri PPN: Investor Bisa Hengkang, Biaya logistik Indonesia Tertinggi di Asia

Bila profit margin tak bisa ditingkatkan, maka pendapatan investorlah yang akan dikorbankan

Menteri PPN: Investor Bisa Hengkang, Biaya logistik Indonesia Tertinggi di Asia
(Foto: JAY/Humas)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tingginya biaya logistik di Indonesia menjadi salah satu penyebab sulitnya investasi masuk ke Indonesia. Hal ini diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Kondisi ini, lanjutnya, mengakibatkan Indonesia menanggung beban biaya logistik paling besar dibandingkan negara Asia lainnya.

"Kalau biaya logistik 24% maka susah untuk melakukan investasi di Indonesia. Ketika membayangkan biaya logistiknya 24% dan profit margin 13%, maka kita harus bisa mencari margin hingga 37%. Untuk bisa mencapai 37% Itu jelas bukan hal yang mudah," tutur Bambang, seperti dilansir Antara.

Dia menambahkan, bila profit margin tak bisa ditingkatkan, maka pendapatan investorlah yang akan dikorbankan. Menurutnya, hal inilah yang membuat investor lebih memilih berinvestasi di negara lain.

Bambang menerangkan, tingginya biaya logistik ini disebabkan infrastruktur Indonesia yang masih terbatas. Stok infrastruktur Indonesia disebut hanya 43%.

Persentase ini lebih kecil bila dibandingkan dengan negara lain seperti India yang sebesar 58% atau China yang sebesar 76%. Bambang pun menyebut angka ini masih lebih rendah dari rata-rata yang sebesar 70%.

"Padahal standarnya rata-rata 70%.Standarnya seharusnya 70%, jadi untuk mencapai rata-rata pun kita masih punya gap 27%," ujar Bambang.

Karena itu, Bambang pun mengatakan pemerintah masih terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur ke depannya. Dalam 5 tahun ke depan, dibutuhkan total investasi infrastruktur sebesar Rp 6.445 triliun.

Dia mengatakan, pembiayaan infrastruktur dari pemerintah atau APBN akan mencapai 37% atau 2.385 triliun, dari BUMN sebesar 21% atau Rp 1.353 triliun, dan dari swasta sebesar 42% atau Rp 2.707 triliun.

"Kita bukan tipe pemerintahan yang apa-apa dari APBN. Kita akan mencari pembiayaan alternatif atau pembiayaan kreatif untuk melibatkan swasta dan BUMN dalam proyek pembangunan," terang Bambang.

 Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, kebijakan pemerintah yang akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan melanjutkan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang baik.

Dia berharap, biaya logistik di Indonesia akan bisa ditekan bila terjadi pembangunan infrastruktur yang semakin baik.

"Biaya logistik yang turun ini akan meningkatkan daya saing kita. Daya saing kita kan turun 5 peringkat, memang tidak banyak, tetapi kan negara lain juga meningkatkan efisiensinya di banyak hal, baik dari sisi industri dan manusianya," (*)

Editor: Charles Komaling
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved