Presiden Bisa Kehilangan Wibawa: Begini Alasan Akademisi Unsrat soal Perppu KPK

Presiden Joko Widodo punya kewenangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Presiden Bisa Kehilangan Wibawa: Begini Alasan Akademisi Unsrat soal Perppu KPK
Istimewa
Pengamat Hukum DR Toar Palilingan Apresiasi Kinerja Kepolisian Ungkap Kasus Pencurian Emas 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Presiden Joko Widodo punya kewenangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Termasuk desakan soal mengeluarkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi DPR RI.

Baca: Sulut United Buka Peluang ke Liga 1

"Kewenangan mengeluarkan Perppu kemudian seenaknya dikeluarkan, harus ada juga persetujuan DPR RI," kata Toar Palilingan, Pengamat Hukum Universitas Sam Ratulangi kepada tribunmanado.co.id, Selasa (8/10/2019).

Namun, kata Toar, presiden tak serta merta kemudian langsung mengeluarkan tanpa melibatkan DPR. Mengeluarkan Perppu KPK atas respons dari revisi UU KPK oleh DPR RI ini, kata Toar, harus dipikirkan dan disiapkan matang-matang. "Mengeluarkan Perppu ini kan mencabut revisi UU yang sudah disahkan DPR RI sebelumnya," ujar dia.

Jangan karena ada desakan, presiden kemudian mengeluarkan Perppu, setelah diajukan pada masa sidang pertama DPR. Malah kemudian ditolak mentah-mentah (DPR), tetap yang berlaku UU KPK hasil revisi. "Kan kalau begitu kewibawaan presiden hilang," ujar dia.

Perppu yang akan dikeluarkan biasanya meminta pertimbangan banyak pihak, memperhatikan suara pemangku kepentingan, semisal DPR RI, ketua parpol, tokoh masyarakat dan ahli hukum. "Termasuk wakil presiden," kata dia.

Ia mencontohkan, membangun komunikasi dengan ketua parpol, pasalnya anggota DPR RI melaksanakan tugas parpol. Ia hanya mengingatkan, persiapkan matang-matang kendati kemudian presiden mengeluarkan perppu bisa diterima DPR.

Baca: Wawan Cuci Uang Setengah Triliun: Asetnya Bertebaran dari Jakarta hingga Australia

"Jangan malah ditolak tidak bernilai perppu tersebut, " ungkap dia. Toar mengimbau, semua pihak agar menyerahkan sepenuhnya ke presiden mengambil keputusan soal perppu.

Kriminolog Sulut Dr. Rodrigo Elias
Kriminolog Sulut Dr. Rodrigo Elias (Ist)

Rodrigo Elias, ahli hukum Unsrat sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Konstutusi (MK) Mahfud MD, bahwa MK hanya membatalkan UU apabila isinya bertentangan dengan konstitusi/UUD.

Revisi UU KPK tidak bertentangan dengan konstitusi/UUD. "Itu juga tidak bertentangan dengan perlindungan HAM dalam UUD. Soal surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) dan Dewan Pengawas tidak melanggar HAM," katanya.

Sebelumnya, ia mengatakan, ada tiga cara mengubah UU KPK. Itu adalah uji materil, perppu dan legislatif review. "Untuk yudicial review (uji materi) apa yang mau digugat. Objek gugatan belum ada karena belum ada nomor," katanya.

Baca: PM Australia Datang ke Pelantikan Jokowi-Maruf

Begitu pula, katanya, soal perppu. UU belum diundangkan dengan tanda tangan presiden. Untuk kegentingan memaksa katanya subjektivitas presiden. Ada unsur untuk itu yang sudah diatur.

(Menurut MK yaitu adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan).

Ia mengatakan, perppu tidak akan membuat DPR memakzulkan presiden. Presiden hanya bisa dimakzulkan jika berkhianat terhadap negara, korupsi, menyuap, perbuatan tercela dan tindak pidana lainnya dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Baginya semua cara sekarang masih awang-awang. UU itu belum diberi nomor karena belum ditandatangani presiden dan belum resmi sah. (ryo/dma)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved