Berita Bolsel

Bupati Tandatangani Rekomitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Haji Iskandar Kamaru, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy.

Bupati Tandatangani Rekomitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
ISTIMEWA
Bupati Tandatangani Rekomitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Haji Iskandar Kamaru, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy.

Ia menandatangani rekomitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), piagam audit dan pelaksanaan survei penilaian integritas.

Kegiatan tersebut, berlangsung di halaman Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan disaksikan oleh seluruh pejabat eselon di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel, Senin (07/10/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Kamaru mengatakan, penandatanganan rekomitmen ini adalah komitmen untuk penyelesaian tindak lanjut tersebut sesuai dengan hasil rapat bersama BPK RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

"Nantinya, oleh Sekretaris Daerah akan mengevaluasinya untuk disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebelum ke BPK RI," kata Bupati sesuai rilis yang diterima tribunmanado.co.id, Selasa (08/10/2019).

Selain itu, Orang nomor satu di Bolsel ini juga menuturkan, terkait piagam audit, menurutnya perlu dilakukan penegasan.

Harus ada komitmen dari para pemangku kepentingan atau stakeholders, terhadap pentingnya pengawasan internal sesuai amanat PP nomor 60 tahun 2018, tentang sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Dan itu dituangkan dalam piagam audit sebagai dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern pemerintah," tandas Top Eksekutif di Kabupaten bervisi religius ini.

Sementara itu, terkait survey penilaian integritas, menurut Bupati hal ini merupakan kerjasama antara KPK, BPS, yang bertujuan memetakan integritas dan capaian pencegahan korupsi pada lembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah.

"Saya berharap BPKPD, Dinas Perhubungan, Kesehatan, PUPR-PPKP, Penanaman Modal/KPTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta ULP, untuk membantu kelancaran kegiatan tersebut," tandasnya.

(Tribunmanado.co.id/Nielton Durado)

BERITA TERPOPULER :

Baca: Selebritis Pria Indonesia yang Lakukan Maternity Photoshoot, Siapa Saja?

Baca: Sujud di Kaki Ibunya yang Seorang Pemulung, Ratu Kecantikan Ini Viral hingga Terungkap Masa Lalunya

Baca: Tak Diekspos, Rumah Lain Barbie Kumalasari Bikin Uya Kuya dan Sejumlah Artis Kaget

TONTON JUGA :

Penulis: Nielton Durado
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved