IJTI Serukan Penolakan RKUHP, Memuat 10 Pasal Karet Ancam Kebebasan Pers

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulut turut menyerukan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua IJTI Sulut, Amanda Komaling mengatakan, RKUHP memuat sedikitnya 10 pasal yang bisa mengancam kebebasan pers.

"Itu pasal karet karena bisa menjadi alat untuk mempidanakan jurnalis," kata Amanda kepada Tribun Manado, Kamis (26/09/2019) malam.

Jurnalis Metro TV ini bilang, sebelumnya sudah ada UU ITE yang juga mengancam kebebasan pers.

"Ini muncul lagi 10 pasal karet di RKUHP. Bagi jurnalis profesional tentu paham. UU ITE bisa jadi celah, eh ini muncul lagi," katanya.

Menurutnya, kerja-kerja jurnalis sudah dipagari oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan diatur juga oleh Kode Etik Jurnalistik.

Katanya, UU Pers sebagai Lex Specialis. Jadi acuan mana kala ada sengketa pers.

"Akan jadi persoalan ketika RKUHP jadi, bisa-bisa aparat yang tak paham, menjerat jurnalis dengan pasal-pasal karet itu," katanya lagi.

Katanya, 10 pasar itu nantinya bakal menimbulkan multitafsir. Misalnya tentang penghinaan harkat dan martabat Kepala Negara. "Itu kan abstrak dan memicu multitafsir," katanya.

Karena itu, IJTI Sulut mengambil sikap menolak RKUHP. "Ini statusnya ditunda pembahasan selanjutnya makanya kita harus kawal. Ingat, tunda bukan berarti batal," jelasnya.

10 pasal di RKUHP yang mengancam kebebasan pers :

1. Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden

2. Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah

3. Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa

4. Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong