10 Anggota DPRD Ikut Menolak RUU KPK, RKUHP, dan RUU Agraria

Sebelum masuk, mereka juga diperiksa agar tidak membawa barang yang membahayakan.

Awalnya yang hanya diperkenankan masuk hanya Ampera saja, karena mahasiswa BMR Bersatu Peduli Demokrasi sudah diterima sebelumnya.

Mahasiswa ini diterima oleh sekitar sepuluh anggota DPRD.

Namun diskors lantaran mahasiswa 25 Anggota DPRD Kotamobagu hadir semua.

Setelah dilanjutkan, hanya sekitar 12 anggota DPRD yang hadir, termasuk ketua DPRD Kotamobagu Meidy Makalalag.

Bukannya diskusi, para mahasiswa dari kedua kubu yaitu Ampera dan Aliansi BMR Bersatu Peduli Demokrasi malah saling adu argumen.

Lantaran Ampera meminta Aliansi BMR Bersatu Peduli Demokrasi memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi, sebab ABMRBPD sudah lebih dulu diterima oleh anggota DPRD Kotamobagu.

Lantaran semakin kisruh, dan tidak bisa diarahkan, akhirnya sidang diskors 30 menit, dan dua kubu tersebut diminta untuk menyelesaikan masalah mereka dulu.

Bahkan, mereka menggelar salat bersama.

Setelah waktu ditentukan usai, pertemuan dilanjutkan.

Mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka.

Pada kesempatan tersebut, mahasiswa mendesak agar anggota DPRD Kotamobagu yang ada membuat pernyataan dukungan terhadap penolakan terhadap RUU KPK, RKUHP, dan RUU Agraria.

Akhirnya sepuluh anggota DPRD Kotamobagu yang hadir di antaranya Sukardi, Dani Mokoginta, rewi daun, Syarifuddin Mokodongan, Alfitri Tungkagi, win ponuntul, Suryadi baso, Abas Limbalo, Stewart Pantas, Rosi Samat, menlmberi pernyataan pribadi, satu per satu, semuanya ikut menolak tiga RUU tersebut.

Bahkan mahasiswa mendesak agar anggota DPRD yang hadir untuk menandatangani dukungan penolakan tersebut.

"Itu tadi pernyataan pribadi kami, dan kami terima semua catatan aspirasi tersebut, dan secara kelembagaan kami akan dapatkan secepatnya untuk membuat surat tanggapan secara kelembagaan," jelas Syarifuddin Mokodongan Wakil Ketua DPRD Kotamobagu.