News Analysis

Demo Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK, Pinasang: Berpotensi Alat Kriminalisasi

DR Ralfie Pinasang, Pengamat Hukum Unsrat mengatakan, aksi demonstrasi mahasiswa murni menyalurkan aspirasi.

Demo Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK, Pinasang: Berpotensi Alat Kriminalisasi
TRIBUNMANADO/HANDIKA DAWANGI
Ralfie Pinasang 

TRIBUNMANADO.CO.ID - DR Ralfie Pinasang, Pengamat Hukum Unsrat mengatakan, aksi demonstrasi mahasiswa murni menyalurkan aspirasi.

RUU KUHP, dan Revisi UU KPK ini banyak menuai sorotan karena banyak kejanggalan dalam setiap pasal.

Revisi UU KPK misalnya dinilai sebagai upaya melemahkan KPK. Banyak poin mengebiri kewenagan.

Misalnya soal dewan pengawas KPK, kewenangan menyadap harus ada izin, dan KPK bisa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dewan pengawas ini nanti dikhawatirkan disusupi kepentingan dan mengganggu kinerja KPK, termasuk izin penyadapan nanti berpotensi bocor sebelum dilaksanakan.

Salah satu kewenangan KPK yang berbeda dari penegak hukum lain soal mengeluarkan SP3.

KPK pada UU lama tidak bisa mengeluarkan SP3, kasus harus benar-benar terang baru naik ke penyidikan dan diputuskan pengadilan.

Kini KPK dibatasi waktu dan bisa mengeluarkan SP3.

Persoalannya menangani kasus korupsi butuh waktu.

"Harusnya KPK itu diperkuat, dibentuk di setiap provinsi, kalau sekarang kan dikebiri kewenangannya, " ujarnya

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved