Revisi UU KPK Bukan untuk Koruptor

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sudah sah. Kementerian Hukum dan HAM tinggal memberikan nomor terhadap aturan.

Revisi UU KPK Bukan untuk Koruptor
kompas.com
Masinton Pasaribu 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sudah sah. Kementerian Hukum dan HAM tinggal memberikan nomor terhadap aturan mengenai lembaga antirasuah tersebut.

Anggota Panja (Panitia Kerja) RUU KPK, Masinton Pasaribu menceritakan saat rapat tertutup semua fraksi menyetujui poin-poin yang direvisi dengan empat substansi, yakni penyadapan, dewan pengawas, SP3, dan kepegawaian KPK.

Baca: Polisi Akan Ekstradiksi Veronica Koman

Anggota Komisi III DPR RI itu juga membicarakan dua poin yamg dinilai krusial, yakni soal penyadapan dan Dewan Pengawas KPK. Berikut petikan wawancara Tribun dengan Masinton.

Saat rapat Panja RUU KPK di Baleg dengan pemerintah pada Kamis, Jumat, dan diakhiri Bamus, itu tertutup sifatnya. Bagaimana gambaran situasinya saat itu?

Secara substansi sudah sepakat semua, poin-poin yang akan direvisi, empat substansi penyadapan, dewan pengawas, SP3, status pegawai KPK. Yang kita bahas itu adalah komposisi Dewan Pengawas, ketika usulan dari DPR, adalah unsurnya Dewan Pengawas dari DPR dan Presiden, seperti hakim MK, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian ketika Presiden memberikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) itu cukup dari Presiden saja.

Kemudian ada dua fraksi, Partai Gerindra dan PKS, berpandangan bahwa tetap dengan ide awal, unsurnya DPR dan Presiden. Partai Demokrat tidak menyampaikan catatan saat itu. Jadi kita secara substansi tidak ada masalah, itu hanya jadi catatan saja.

Ini kan RUU KPK revisinya sudah disahkan, dan Presiden memiliki waktu 30 hari untuk mengesahkan ini menjadi UU KPK, berarti pimpinan KPK sekarang belum bisa menjalani aturan ini, atau bagaimana?

Nanti tunggu diundangkan dan diumumkan oleh pemerintah. Jika presiden tidak mengundangkan dan mengumumkan ya otomatis tetap berlaku.

Proses revisi UU KPK ini membuat masyarakat terpecah belah, ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Bahkan sampai hari ini, gelombang diantara keduanya terus ada. Anda melihatnya bagaimana?

Pertama, terkait KPK pasti ada pro dan kontra, dan itu menampakan antusiasme masyarakat di agenda pemberantasan korupsi tetap tinggi. Jadi sebenarnya itu baik. Kalau yang enggak boleh adalah di internal KPK, oknum pegawai itu enggak boleh menolak keputusan politik negara, karena mereka digaji negara. Kalau di masyarakat itu baik, menambah khazanah, perspektif, pemikiran, baik di DPR maupun pemerintah.

Baca: Jokowi 30 Menit Konsultasi soal Menteri

 

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved