Berita Terkini

DPR Ketuk Palu Pengesahan, Ini Perbedaan Pasal UU KPK Lama dan yang Direvisi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya disepakati DPR dan pemerintah.

DPR Ketuk Palu Pengesahan, Ini Perbedaan Pasal UU KPK Lama dan yang Direvisi
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). (KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG) 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) akhirnya disepakati DPR dan pemerintah.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dilansir dari kompas.com, rapat paripurna pengesahan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya disaksikan 102 orang anggota DPR.

Namun, pengesahan revisi Undang-undang KPK menjadi undang-undang tetap berlanjut.

Sebab, rapat dinilai memenuhi syarat berdasarkan jumlah anggota DPR yang mengisi absensi, bukan mereka yang hadir di ruang rapat paripurna.

Baca: Lantunan Lagu Gugur Bunga Dinyanyikan Pegawai KPK, Menutup Aksi Protes Mereka yang Sempat Ricuh

Baca: Aktivis Anti-Korupsi Minta Bubarkan KPK: Begini Alasannya

Baca: Fahri Hamzah: Keberadaan KPK Tak Sesuai dengan Prinsip Sistem Presidensialisme

Rapat paripurna kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Rapat paripurna pengesahan revisi Undang-undang KPK menjadi undang-undang berlangsung selama 30 menit.

Tak ada satupun fraksi yang menolak pengesahan revisi Undang-undang KPK.

Begini Perbedaan UU KPK yang Lama dan yang Direvisi:

I. Bagian Pertimbangan

Halaman
1234
Penulis: Rhendi Umar
Editor: Rhendi Umar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved