KPK Beber Fokus Kinerja 2019 di Hadapan Wali Kota Bitung

KPK Beber Fokus Kinerja 2019 Di Hadapan Wali Kota Bitung

TRIBUNMANADO.CO.ID - Delapan fokus kegiatan Korwil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2019.

Meliputi perencanaan dan pengangguran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawasan internal Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil Negara (ASN), dana desa, optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah.

Demikian disampaikan oleh Tim Korwil IX Korsupgah KPK RI Wahyudi saat menggelar monitoring dan evaluasi progres pencapaian Monitoring center For Prevention (MCP), dalam program pemerantasan korupsi terintegrasi di Kota Bitung, Kamis (12/9/2019).

Wali kota Bitung Max Lomban membuka langsung kegiatan itu dan jalannya kegiatan dipimpin Tim Korwil IX Korsupgah KPK RI Wahyudi, di ruang Balai pertemuan umum (BPU) Kantor Wali Kota Bitung.

Lomban beri apresiasi dan terima kasih, atas kedatangan Tim Korwil IX Korsupgah KPK RI di Kota Bitung .

"Ini merupakan upata preventif yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tim KPK RI mencegah terjadinya korupsi dan sejauh mana aksi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bitung," kata Lomban.

BERITA POPULER:

> Makam BJ Habibie Jadi Tempat Berswafoto Warga, Nisan Sampai Miring, Ibu Awas, Hati-hati dong

> BJ Habibie Masuk Daftar 1 dari 5 Tokoh Jenius di Dunia, IQ Albert Einstein 160, Kalau Habibie?

> Bangun Pagi Merasa Pusing, Ternyata Ini Penyebabnya, Bukan Penyakit

Lanjutnya, berbicara pencegahan harus sama-sama memahami bahwa hal itu adalah suatu organisasi sebagai suatu sistem dan Sub sistem yang harus dipahami dari hulu ke hilir.

Wahyudi dalam keterangannya mengapresiasi atas kinerja Pemkot Bitung, dengan banyak program dan Inovasi yang seharusnya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain.

Dari segi kinerja sudah tidak meragukan lagi, karena telah banyak pencapaian-pencapain yang telah didapat oleh Pemkot Bitung.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:

"Terlebih banyak inovasi yang sudah dibuat dan belum ada di daerah lain. Ini akan menjadi catatan kami dan akan kami sampaikan kepada pimpinan KPK untuk disampaikan kepada bapak Presiden," jelas Wahyudi.

Namun pihaknya juga melihat masih ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, misalkan terkait sistem administrasi yang lebih terintegrasi.

Termasuk memperkuat publikasi program pemerintah agar kedepan Bitung semakin dikenal bukan saja di tingkat Provinsi tapi tingkat Nasional.(crz)