Ada ISIS Dibalik Rusuh Papua: Begini Kata Mabes Polri

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pihak kepolisian membenarkan adanya keterlibatan jaringan ISIS saat Papua dan Papua Barat rusuh. Mabes Polri bahkan mengungkap kelompok teroris jaringan ISIS di Papua sempat merencanakan aksi pengeboman di Polres Manokwari.

"Salah satu yang sudah dilakukan upaya penegakan hukum oleh Densus 88, (kelompok teroris itu) berupaya melakukan pengeboman di Polres Manokwari," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jumat(6/9).

Baca: Nilai Startup Manguni Squad Rp 10 Miliar: Ini yang Dilakukan Bekraf RI

Akan tetapi, Dedi mengatakan aksi tersebut berhasil dicegah sebelum terjadi oleh tim Densus 88 Antiteror. Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menuturkan aksi pengeboman itu sedianya dilakukan tahun lalu.

"Tahun kemarin (rencana pengeboman), tahun kemarin sudah ditangkap, sebelum dia melakukan aksinya sudah ditangkap," ucapnya.

Kelompok teroris jaringan ISIS di Papua tersebut lanjut Dedi sudah terdeteksi keberadaannya sejak dua tahun silam.  Dedi Prasetyo mengatakan meski sudah terdeteksi sejak dua tahun lalu, kelompok tersebut baru aktif bergerak dalam setahun terakhir saja.

"Memang sudah terdeteksi kurang lebih sekitar dua tahun belakangan ini, cuma dia aktifnya kurang lebih satu tahun belakangan ini," ujar Dedi.

Ia menyebut keberadaan kelompok tersebut terdeteksi di sejumlah wilayah, seperti Jayapura, Wamena, Fakfak, Manokwari hingga Merauke. Selain itu, kata dia, mereka juga berusaha melakukan penguasaan wilayah dan berupaya melakukan aksi amaliyah kepada kepolisian.

"Itu sel-selnya memang dia dalam arti kata masih melakukan rekrutmen, kemudian penguasaan wilayah, dan dia terus akan melakukan amaliyah dengan sasaran anggota kepolisian," ucapnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang satu itu menegaskan apabila kelompok teroris jaringan ISIS ini berbeda dengan kelompok separatis Papua seperti KKB. "Beda (dengan kelompok separatis Papua), beda haluan," ujar Dedi.

Baca: Anggota DPR RI Terpilih ‘Curhat’ Karier Politik hingga Pilkada 2020

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan hal serupa sebelumnya. "Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," kata Ryamizard.

Ryamizard mengatakan, selain ada kelompok yang ditunggangi ISIS, terdapat tiga kelompok yang terindikasi berada di belakang pemberontakan di Papua, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia. "Perlu kami jelaskan kelompok di Papua ini ada tiga kelompok, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak klandestin," ujarnya Ryamizard mengatakan, TNI-Polri harus bijak dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut. TNI dan Polri, kata dia, juga harus selalu siap bersinergi untuk mempertahankan NKRI.

Ia juga mengatakan, pemerintah secara tegas telah menyampaikan bahwa Papua bagian dari NKRI dan tidak terpisahkan sampai kapanpun. "Presiden jokowi sudah menyampaikan sikap pemerintah secara tegas dan jelas agar Papua tetap damai dan aman. Sebagaimana kita ketahui, Papua bagian integral NKRI yang tak terpisahkan sampai kapanpun," pungkasnya.

Baru Dugaan

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pernyataan Menteri Ryamizard Ryacudu terkait adanya kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua, hanya dugaan pemerintah. Pihaknya tidak membahas lebih lanjut pernyataan Menhan tersebut dalam rapat kerja di Komisi I. "Begini, tadi itu (ISIS di Papua) hanya dugaan bisa jadi seperti ada itu juga, tunggangi, tetapi (Menhan dan Komisi I) tidak ada pembahasan lebih jauh lagi," kata Abdul.

Menurut dia, muncul dugaan bisa jadi kericuhan di Papua ditunggangi kelompok yang terafiliasi dengan ISIS kaena muncul video terkait di media sosial. Kendati demikian, kata dia, bisa jadi informasi ini merupakan penyesatan oleh orang-orang tak bertangung jawab.  "Dugaan karena beredar di sosial media kan, itu kan bisa dibuat atau mungkin dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab karena memang juga kenyataannya kita cari siapa yang bertanggung jawab, enggak ada," ujar dia.

Baca: PDIP Jaring Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2020

ISIS 'Bermain' di Papua

Kepolisian Republik Indonesia mendeteksi selain keterlibatan kelompok separatis, ada gerakan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) berusaha mengambil kesempatan dari rangkaian kerusuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mendeteksi keberadaan sel-sel ISIS di tanah Papua sejak dua tahun terakhir. Dan mereka mulai aktif setahun terakhir, di antaranya melaksanakan jihad amaliyah dengan target aparat keamanan Polri dan TNI.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Dedi mengatakan, kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) tersebut sudah terdeteksi oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sejak 2017. "Jaringan ISIS Papua memang sudah terdeteksi kurang lebih sekitar dua tahun belakangan ini," ungkap Dedi.

Polri mendeteksi sel-sel ISIS berada di wilayah Jayapura, Wamena, Fakfak, Manokwari hingga Merauke. Salah satu indikasi aktivitas kelompok teroris terafiliasi ISIS itu adalah pengungkapan dan penangkapan dua terduga teroris yang merencanakan melakukan serangan bom ke Mapolres Manokwari, Papua Barat, pada 2017. Kelompok tersebut merencanakan serangan bom itu pada tahun lalu, namun lebih dulu digagalkan Densus 88 Antiterori Polri.

"Salah satu yang sudah dilakukan upaya penegakan hukum oleh Densus 88, (kelompok teroris itu) berupaya melakukan pengeboman di Polres Manokwari," ujarnya.

Dedi mengungkapkan, selain rencana jihad, sel kelompok teroris itu juga telah melaksanakan rekrutmen dan penguasaan wilayah dalam setahun terakhir.

Ia menegaskan, kelompok teroris ini berbeda dengan kelompok separatis di Papua seperti kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak klandestin.

Saat ini, Polri masih mendalami keterkaitan kelompok tersebut dengan sejumlah kerusuhan di Papua dan Papua Barat. "Keterkaitan ISIS dengan kerusuhan ini masih didalami dulu, apakah ada keterkaitan atau tidak," ujar Dedi.

Adanya kelompok yang terafiliasi ISIS di tanah Papua lebih dulu diungkapkan Menteri Pertahanan Riyamizard Ryacudu Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I dan Menlu-Menkominfo di Gedung DPR, Jakarta, lusa.

"Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," kata Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I DPR.

Ia mengatakan, selain kelompok yang ditunggangi ISIS, terdapat tiga kelompok yang terindikasi berada di belakang pemberontakan di Papua, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia.

Menurutnya, TNI-Polri harus bijak dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut. TNI dan Polri, kata dia, juga harus selalu siap bersinergi untuk mempertahankan NKRI. Dan pemerintah secara tegas telah menyampaikan bahwa Papua bagian dari NKRI dan tidak terpisahkan sampai kapanpun.

Aksi unjuk rasa massa disertai aksi anarkisme muncul di berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 19 Agustus 2019, sebagai buntut adanya perlakuan rasisme dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, beberapa hari sebelumnya.

Unjuk rasa dengan membawa isu dan tuntutan yang sama berlanjut dan melebar hingga Fakfak dan Timika, pada dua hari berikutnya. Bahkan, terjadi kerusuhan di dua wilayah itu.

Meski pemerintah pusat telah mengerahkan pasukan pengamanan tambahan dan upaya perdamaian dengan tokoh adat, unjuk rasa diikuti kerusuhan kembali terjadi di Deiyai pada 28 Agutus 2019 atau 11 hari sejak aksi serupa kali pertama terjadi. Bahka, aksi unjuk rasa diikuti aksi perusakan kembali dilakukan di kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua pada 29 Agustus 2019.

Benny Wenda Kejar Tayang

Selain adanya kelompok yang terafiliasi ISIS, Polri juga melansir adanya pihak asing yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Mereka telah merencanakan aksi hingga 1 Desember mendatang yang bertepatan hari ulang tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM).

"Di dalam negeri dia mengambil setting tetap mendesain kerusuhan ini sampai 1 Desember," tutur Dedi Prasetyo.

Salah satu pihak asing yang terdeteksi Polri ikut bermain dalam kerusuhan di tanah Papua adalah Benny Wenda. Dikatakan, Benny merancang kerusuhan agar dapat membawa isu HAM ke sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berbagai aksi yang dilakukan di Papua itu dilakukan dalam rangka rapat di Komisi HAM di Jenewa, Swiss pada 9 September, sehingga nantinya ada laporan tentang kerusuhan di Papua. Selain itu, Benny Wenda juga mengejar target agar kerusuhan di Papua bisa dibahas dalam Sidang Umum PBB pada 23-24 September 2019, padahal soal Papua tidak diagendakan.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mulai berkantor di Papua sejak 2 September 2019. Kedua pucuk pimpinan aparat keamanan negara RI itu bertekad memantau kondisi secara langsung pasca-kerusuhan di daerah tersebut.

Tito juga menyampaikan, keterlibatan sejumlah organisasi dalam sejumlah kerusuhan di Papua dan Papua Barat, di antaranya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). "ULMWP dan KNPB bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka yang produksi hoaks itu," tegas Tito di Jayapura, Papua, lusa lalu.

ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat merupakan organisasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Organisasi tersebut dipimpin oleh Benny Wenda. Benny diduga menyebarkan konten hoaks dan provokatif di media sosial terkait Papua.

Sementara, KNPB adalah organisasi politik rakyat dan sebuah kelompok masyarakat Papua yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua Barat. Sejarah KNPB pada 1961 didirikan Komite Nasional oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Menurut Tito, Polri sudah mengetahui siapa saja individu dan kelompok yang bermain atas kerusuhan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir.

Kapolri mengatakan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ikut digerakan oleh ULMWP dan KNPB. "KNPB main, ULMWP main, termasuk gerakan AMP juga digerakan mereka," kata Tito.

Polri sendiri kesulitan memproses hukum Benny Wenda, tokoh separatis asal Papua yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Sebab, Benny Wenda telah menjadi warga negara Inggris. Selain itu, tempat kejadian perbuatan pidananya berada di London, Inggris. (tribun network/dit/kompas.com/coz//kps/wly)