Ada ISIS Dibalik Rusuh Papua: Begini Kata Mabes Polri
Pihak kepolisian membenarkan adanya keterlibatan jaringan ISIS saat Papua dan Papua Barat rusuh. Mabes Polri
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
Unjuk rasa dengan membawa isu dan tuntutan yang sama berlanjut dan melebar hingga Fakfak dan Timika, pada dua hari berikutnya. Bahkan, terjadi kerusuhan di dua wilayah itu.
Meski pemerintah pusat telah mengerahkan pasukan pengamanan tambahan dan upaya perdamaian dengan tokoh adat, unjuk rasa diikuti kerusuhan kembali terjadi di Deiyai pada 28 Agutus 2019 atau 11 hari sejak aksi serupa kali pertama terjadi. Bahka, aksi unjuk rasa diikuti aksi perusakan kembali dilakukan di kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua pada 29 Agustus 2019.
Benny Wenda Kejar Tayang
Selain adanya kelompok yang terafiliasi ISIS, Polri juga melansir adanya pihak asing yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Mereka telah merencanakan aksi hingga 1 Desember mendatang yang bertepatan hari ulang tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM).
"Di dalam negeri dia mengambil setting tetap mendesain kerusuhan ini sampai 1 Desember," tutur Dedi Prasetyo.
Salah satu pihak asing yang terdeteksi Polri ikut bermain dalam kerusuhan di tanah Papua adalah Benny Wenda. Dikatakan, Benny merancang kerusuhan agar dapat membawa isu HAM ke sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berbagai aksi yang dilakukan di Papua itu dilakukan dalam rangka rapat di Komisi HAM di Jenewa, Swiss pada 9 September, sehingga nantinya ada laporan tentang kerusuhan di Papua. Selain itu, Benny Wenda juga mengejar target agar kerusuhan di Papua bisa dibahas dalam Sidang Umum PBB pada 23-24 September 2019, padahal soal Papua tidak diagendakan.
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mulai berkantor di Papua sejak 2 September 2019. Kedua pucuk pimpinan aparat keamanan negara RI itu bertekad memantau kondisi secara langsung pasca-kerusuhan di daerah tersebut.
Tito juga menyampaikan, keterlibatan sejumlah organisasi dalam sejumlah kerusuhan di Papua dan Papua Barat, di antaranya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). "ULMWP dan KNPB bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka yang produksi hoaks itu," tegas Tito di Jayapura, Papua, lusa lalu.
ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat merupakan organisasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Organisasi tersebut dipimpin oleh Benny Wenda. Benny diduga menyebarkan konten hoaks dan provokatif di media sosial terkait Papua.
Sementara, KNPB adalah organisasi politik rakyat dan sebuah kelompok masyarakat Papua yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua Barat. Sejarah KNPB pada 1961 didirikan Komite Nasional oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Menurut Tito, Polri sudah mengetahui siapa saja individu dan kelompok yang bermain atas kerusuhan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir.
Kapolri mengatakan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ikut digerakan oleh ULMWP dan KNPB. "KNPB main, ULMWP main, termasuk gerakan AMP juga digerakan mereka," kata Tito.
Polri sendiri kesulitan memproses hukum Benny Wenda, tokoh separatis asal Papua yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Sebab, Benny Wenda telah menjadi warga negara Inggris. Selain itu, tempat kejadian perbuatan pidananya berada di London, Inggris. (tribun network/dit/kompas.com/coz//kps/wly)
