Mobil Jokowi Mogok saat Kunjungan: Bagi Sertifikat di Kalimantan Barat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9) diwarnai sebuah insiden kecil. Mobil kepresidenan berplat nomor Indonesia 1 mogok tepat di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Teknisi tampak membuka kap mesin dan berusaha memperbaiki sedan hitam bermerek Mercedes Benz tersebut.

Baca: Aulia Terhuyung saat Reka Adegan Pembunuhan

"Sekarang lagi dicek. Tadi ketika acara selesai dan mobil mau mundur, tiba-tiba kehilangan tenaga," kata seorang personel TNI berpangkat kolonel yang tengah mengamankan situasi di sekitar areal Digulis.

Dia menerangkan mobil yang digunakan presiden dalam kunjungan kali ini merupakan mobil lama. Mobil ini pula yang sempat mogok saat kunjungan Presiden ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Maret 2017.

"Sekarang Pak Presiden sudah pindah ke mobil cadangan Toyota Alphard," ujar dia.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Pontianak dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Tanah Objek Reforma Agraria di Bundaran Digulis, Universitas Tanjungpura. Acara dilanjutkan penyerahan alam SK Hutan Adat di Rumah Radakng Pontianak.

Saat tiba di lokasi acara, Presiden Joko Widodo hanya melambaikan tangan saat disapa oleh sejumlah awak media di Kalbar. Ia hanya menyampaikan beberapa patah kata guna mengungkapkan dirinya masih enggan diwawancara.

Baca: Dua Wanita Diciduk Polisi Sementara Lakukan Hal Ini, Alat Kontrasepsi & Uang Tunai Jadi Barang Bukti

"Nanti ya nanti," kata Jokowi sambil melambaikan tangan dan tersenyum ke awak media.

Dalam acara itu Presiden Jokowi membagikan 133 ribu sertifikat untuk 5200 KK, di Taman Kota Taman Digulis, Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak. Sebelumnya, Jokowi menerangkan jika pihaknya akan terus menggenjot penerbitan sertifikat yang akan dibagikan kepada masyarakat.

"Pertama perlu saya sampaikan tentang sertifikat, di Indonesia, di seluruh tanah air harusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang harusnya dipegang rakyat, tetapi di tahun 2015 baru 46 juta yang diterima, jadi yang belum terima sertifikat ada 80 juta yang mestinya pegang sertifikat,  80 juta," kata Jokowi.

"Setahun produksi sertifikat kita 500 ribu sebelumnya dulu, berarti kalau 80 juta bapak ibu menunggu sertifikatnya 160 tahun, mau? Siapa yang mau nunggu sertifikat 160 tahun, mau? Yang mau maju sini saya beri sepeda," seloroh Jokowi disambut tawa masyarakat yang hadir.

Terkait hal inilah, menurut Jokowi yang akan terus dikejar sehingga kinerja BPN dimaksimalkan. Dia menuturkan pada 2016 dia memerintahkan menteri BPN untuk mengeluarkan 5 juta sertifikat dari sebelumnya 500 ribu.

"Terus 2018 saya gak mau 5 juta lagi, 7 juta harus keluar. Tahun ini target kita 9 juta harus keluar, saya yakin Insyallah akan bisa terselesaikan karena 5, 7, 9 juta terlampai, nyatanya kita bisa melakukan itu," papar Jokowi.

Dia memperkirakan pada 2025 nanti 80 juta tanah telah bersertifikat. Jokowi berharap saat masuk ke desa, tidak ada lagi kasus sengketa lahan.

"Itu yang menyebabkan sering konflik, tanah, di semua provinsi karena 80 juta belum bersertifikat," katanya.