Bincang Santai di Tribun: Richard Sualang Bicara Metropolitan hingga Pilkada Manado

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Richard Sualang, kader PDIP yang digadang maju di Pilkada Kota Manado 2020. Ia menjabat Ketua DPC PDIP Manado. Politisi muda berlatar belakang dokter ini sudah tiga periode sebagai wakil rakyat.

Dua periode menjabat Wakil Ketua DPRD Manado. Di periode ketiga 2019-2024, putra sulung politisi gaek PDIP almarhum Fredy Sualang ini akan duduk di Gedung Cengkih, DPRD Sulut. Richard baru saja memenangi kursi DPRD Sulut dari Dapil I Kota Manado.

Baca: Aktivis HAM Jadi Tersangka Rusuh Asrama Papua: Ini Sosok Veronica Koman

Tribunmanado.co.id pun mendapat kesempatan wawancara khusus dengan Icad, sapaan akrabnya, saat berkunjung ke Kantor Tribun Manado di Jalan AA Maramis, Kelurahan Kairagi II, Kota Manado, Rabu (4/9/2019). Berikut petikan wawancaranya.

Tanggapan Anda soal pemerintahan Jokowi yang menetapkan Manado sebagai kota metropolitan?

Bayangan saya Manado jadi kota metropolitan, cita-cita saya kalau jadi kepala daerah, Manado itu memang harus jadi kota metropolitan, ternyata sudah didahului Pak Presiden Jokowi.

Untuk mewujudkan ini, perlu sinergitas kepemimpinan nasional, provinsi, dan kota. Ini sangat menentukan.

Kota Manado ditetapkan sebagai 1 dari 10 kota metropolitan ini, ada peran juga Gubernur Sulut Olly Dondokmbey, salah satu pimpinan parpol yang berkuasa. Wajar kemudian, beliau ingin juga memajukan daerahnya. Kondisi ini, tinggal daerah mengakselerasi.

Apa saja dibutuhkan untuk mewujudkan Manado sebagai kota metropolitan?

Pertama, dari segi kewilayahan, Manado sudah memenuhi sehingga, kita kira perlu payung hukum. Menuju kota metropolitan kemudian payung hukumnya masih kelas kecamatan. Harus di-upgrade dengan ringkas. Sama seperti Pak Presiden Jokowi memangkas dan memperpendek birokrasi, misalnya pengurusan izin.

Baca: Indonesia Kontra Malaysia: Pertaruhan Kebanggaan Negara

Membangun tanpa payung hukum, ujung-ujungnya masalah hukum. Payung hukum ini yang akan diakseleasi. Kewilayahan siap.

Manado jadi kota metropolitan akan seperti apa nanti?

Kaltim akan menjadi ibu kota negara, dari Manado ke Kaltim itu kurang lebih membutuhkan waktu penerbangan 1 jam 30 menit. Apa yang akan kita dorong? Jawabannya pariwisata. Gubernur Olly sudah memulai pariwisata. Destinasi kita dorong, pengembangan wisata.

Konsep pariwisata seperti apa yang dibutuhkan Sulut?

Sulut punya potensi alam terbaik, tapi tak cukup cuma jual alam saja. Perlu juga misalnya wisata buatan, theme park. Kalau perlu undang investasi resort, yang real resort, ciptakan one stop entertainment. Tapi ini perlu juga dipikirkan karena ekses dengan masalah keagamaan dan kebudayaan. Potensi Manado ada di situ, kalau mau dorong, apa lagi selain pariwisata.

Apa efeknya nanti Manado jadi kota metropolitan?

Efeknya sangat besar. Misalnya penyedotan tenaga kerja, ini sumber daya manusia (SDM) Sulut harus mumpuni.

Penetapan kota metropolitan akan mendorong pembangunan infrastruktur, tapi harus juga sejalan dengan pembangunan SDM. Jangan nanti tidak bisa angkat ekonomi ril di masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap maka kota metropolitan ini tidak bisa menyumbang kesejahteraan.

Pembangunan manusia dan infrastrutur harus simultan. Kalau masyarakat tidak terserap sebagai tenaga kerja, maka pembinan teritorial nggak akan jalan. Faktor keamanan akan terganggu.

Baca: Lebih 500 Ribu Tautan Sebar Hoaks Papua: Paling Banyak Menggunakan Twitter

Ini pernah terjadi di era 1990-an, ketika sebuah hotel besar buka di Likupang. Masyarakat lokal tidak dilibatkan, karena tak memiliki skill. Dulu itu masyarakat belum siap, ini jadi pelajaran.

Bagaimana harusnya langkah menyiapkan SDM lokal kepariwisataan?

Tidak bisa dipungkiri akselerasi sekolah kejuruan yang harus diperbanyak. Kondisi saat ini masih tanggung. Salut dengan ide Pak Gubernur Olly akan membangun SMK Pariwisata lengkap dengan hotelnya.

SMK semacam ini perlukan karena memang masih minim. Politeknik negeri, sekolah tinggi pariwisata, pemerintah harus campur tangan. Pariwisata ini jadi lokomotif, semua harus ikut di situ. Contohnya Bali, saat ini, sudah kejar-kejaran ketersediaan SDM dan kebutuhan.

Langkah konkrit misalnya soal fasilitas gedung bisa pinjam pakai, perizinan sekolah dipermudah. Mesti masif, supaya bisa mengejar tiga tahun ke depan ini. Kursus-kursus bahasa asing ditingkatkan. Penyiapan SDM terutama bahasa.

Bagaimana merekrut SDM yang unggul?

Pemerintah sebenarnya punya program namnya job fair atau bursa kerja. Maka dibuka job fair khusus pariwisata. Capaian job fair biasanya itu seberapa banyak tenaga kerja yang terserap. Konsep ini dibalik, jadi identifikasi seberapa banyak yang qualified dan seberapa banyak yang tidak qualified.

Yang qualified siap bekerja, sementara yang belum qualified ini dilatih, diberi kursus. Kalau yang mendaftar 1.000 yang qualified 200, maka 800 yang belum qualified. Ini yang dilatih.

Strateginya dibalik, jadi alat ukur. Artinya kan banyak yang suka kerja tapi belum ada skill, maka dilatih. Sekarang ini kan orang sudah tidak mau pilih-pilih kerja.

Ada anggapan Kota Manado begitu-begitu saja, apa persoalannya?

Saya 10 tahun di DPRD Kota Manado, sudah sering lihat APBD, memang cuma begitu-begitu saja.

Sejak Pak Jokowi jadi presiden, ada program Nawacita, rupanya ingin diterjemahkan di APBD. Seringkali yang saya lihat, di RPJMD ini lebih suka mencocok-cocokan. Ini kayaknya cocok. Di RPJMD kemudian terjemahkan di APBD itu dianggap Nawacita.

Policy breakthrough normatif. Kalau normatif siapapun orangnya itu bisa jadi kepala daerah. Di Indonesia ini ada namanya mesin birokrasi, paling otomatis, ngak ada yang bisa kalahkan mesin birokrasi di republik ini.

Kalau Pak Jokowi ini beda punya pemikiran, mesti ada breakthrough. Pak Olly juga punya dengan pariwisata. Ada program andalan loh di Sulut, sudah terlihat pengaruhnya di masyarakat.

Sebelumnya, Anda pernah berniat maju di DPR RI?

Di Pemilu 2019 awalnya memang mau maju jadi caleg di DPR RI. Pak Olly kasih nasihat, disampaikan beliau baiknya di provinsi dulu jangan dulu ke DPR RI. Memang ingin tantangan karena kalau Manado scope-nya sepertinya terlalu kecil. Memang kalau ke DPR RI belum tentu jadi, tapi setidaknya hasrat sudah dikeluarkan.

Anda tertarik maju sebagai calon wali kota?

Saya sudah lama di DPRD, banyak pemikiran sepertinya mau jadi gila karena belum tentu pemikiran ini diwujudkan. Kayaknya mesti di eksekutif. Saya ini pengurus partai, sebagai kader partai ketika ditugaskan mau tidak mau harus menyatakan siap.

Ada momen penting di situ manakala pimpinan partai menanyakan siap maju. Kalau pimpinan menanyakan, berarti mereka sudah melihat kader itu capable, kalau tidak ditanyakan berarti belum capable. Di PDIP, tata kramanya seperti itu.

Makanya kader masih malu-malu, karena tata krama sudah seperti itu. Menanti pimpinan DPD dan DPP menanyakan apa siap maju. Pertanyaan itu bukan pertanyaan tapi itu instruksi. Kalau tidak ditanyakan berarti belum saatnya.

Apa kader di bawah hanya menanti saja?

Kita di bawah memperkuat branding saja, lebih sering tampil di depan umum. Mudah-mudahan ada titik terang di akhir tahun ini.

Bagaimana kesiapan PDIP bertarung di Pilkada Kota Manado?

PDIP punya strategi. Pilcaleg 2019 itu akan bermuara di Pilkada 2020. Internal partai sudah siap strategi untuk 2020.

Untuk mengusung calon butuh 20 persen kursi, di Manado minimal 8 kursi. PDIP punya 10 kursi. Kendaraan sudah siap pakai.

Sebagai ketua partai, dapat tugas dari ketua DPD, target PDIP harus mencalonkan sendiri tanpa koalisi. Minimal harus 8 kursi, kita di bawah terjemahkan tugas, ternyata dapat 10, artinya kendaraan siap. Kita berikhtiar kalau mau maju siapkan dulu kendaran, kalau menumpang kendaraan orang susah lagi.

PDIP belum pernah menang di Pilkada Kota Manado?

Pilkada lalu, PDIP harus koalisi dengan Nasdem. Rupanya sekarang sudah sounding dari kader jangan lagi pakai orang lain, ini suasana batin PDIP.

Kita punya hitung-hitungan 10 kursi PDIP di DPRD Manado itu sekitar 60.000 suara. Pemilih Manado sekitar 385.000, yang memilih sekitar 280.000 suara sah. Kita sudah punya 60.000.

Jika Pilkada tiga atau empat kandidat, semakin bagus. 60.000 suara itu sudah modal. Kita tambah 20.000 sudah menang. Itu bagian strategi partai. Kalau kader stok banyak bahkan berpengalaman. (ryo)