Prabowo Siap Serahkan Lahan Ibu Kota Baru

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melihat lahan yang akan dibangun ibu kota baru di Kalimantan Timur sudah bukan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kemarin itu eks ITCI (International Timber Corporation Indonesia), katanya si bukan lagi kepemilikan Prabowo," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (27/8).

Mantan Panglima TNI itu memastikan tanah yang akan dibangun ibu kota merupakan tanah yang dimiliki pemerintah. Namun demikian, Moeldoko tidak menampik lahan tersebut pernah dikelola oleh pihak swasta yang kini telah diambil kembali oleh negara.
"Sepertinya begitu (sudah diambil negara, red), tapi kan ada tahapannya," kata Moeldoko. 

ASN Dapat Rumah di Ibu Kota Baru

Pemerintah menjamin aparatur sipil negara (ASN) kementerian atau lembaga pusat akan mendapatkan fasilitas rumah di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Nantinya aparatur sipil negara yang pindah ke Kalimantan Timur tidak perlu mengontrak atau membeli rumah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8). Syafruddin mengatakan berkat fasilitas perumahan yang disiapkan oleh negara, ASN nanti tidak perlu mengontrak atau membeli rumah di Kalimantan Timur.

Dia mencontohkan ASN yang bekerja di Jakarta, tapi tinggal di Bekasi harus berangkat bekerja sepagi mungkin.
"Kalau tinggal di Jakarta mengontrak di Bekasi, harus berangkat jam 04.00 subuh dari Bekasi menuju Jakarta," ujar Syafruddin.

Tak hanya fasilitas perumahan, pemerintah juga menyediakan fasilitas perkantoran, pendidikan yang memadai dan kesehatan yang lengkap. Oleh karena itu, kehidupan aparatur sipil negara di ibu kota negara baru akan efisien.
"Semua ada. Justru di sana bisa efisien kalau ASN pindah ke sana," kata Syafruddin.

Syafruddin mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menerapkan konsep Green and Smart City di ibu kota negara baru. "Kemudian transportasi, mungkin saja di sana karena itu smart city and green city cukup berjalan 500 meter dari rumah ke kantor," ujar Syaruddin.

Sejauh ini, KemenPAN-RB mendata ada sekitar 180 ribu ASN di kementerian, lembaga dan badan-badan di tingkat pusat yang akan pindah ke ibu kota baru.

Syafruddin mengatakan nanti dari jumlah tersebut diperkirakan 30 persen di antaranya tidak ikut pindah. Alasannya adalah saat masa pemindahan yang direncanakan mulai 2024, 30 persen ASN itu memasuki masa pensiun.

"Mereka juga sebagian itu akan pensiun, paling tidak ada yang kena pensiun tahun ini, tahun depan atau nanti 2021 atau sampai 2024," kata dia.

Dirinya berharap agar para ASN tidak perlu khawatir berlebihan terkait pemindahan ke ibu kota baru ini. Menurut Syafruddin pemindahan ibu kota adalah niat yang baik bagi semua bangsa yang mengininkan kemajuan.

"Yang kedua, mari kita berpikir begini, tidak ada satupun negara di dunia ini manakala mengambil kebijakan akan membuat susah aparatnya atau masyarakatnya. Pasti manfaatnya akan besar bagi siapapun. Khususnya ASN," jelas dia.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan semua ASN yang berada di tingkat pusat harus siap dipindahkan ke ibu kota negara baru. ASN tidak boleh menolak bila dipindahtugaskan.