Sulawesi Paling Setuju Ibu Kota Baru: Begini Survei KedaiKOPI

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Orang Sulawesi ternyata paling banyak menyetujui pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Dari survei, 68,1 persen responden di Pulau Sulawesi setuju ibu kota pindah. Sedangkan orang Jakarta paling banyak menolak rencana Presiden Joko Widodo itu.

Presiden telah mengumumkan lokasi rencana kepindahan ibu kota. Dari hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI, 39,8 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.

Baca: Jamin Realisasikan Janji Kampanye: Kader PDIP Bidik Kursi Ketua Dewan

"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI.

Kunto menambahkan bahwa belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota dari Jakarta menyebabkan ketidakpastian yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.

“Pengumuman lokasi baru Ibu Kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kaltim hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI,” kata Hendri Satrio, Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI.

Hendri menambahkan, ada tiga alasan mengapa Pak Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru. Pertama, ingin cepat memberikan legacy kepada Indonesia. Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50 persen. Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh.

Baca: Sat Reskrim Polres Tangkap Dua Residivis Curanmor, Satu Ditembak Kakinya

Hensat, panggilan Hendri Satrio, juga mengatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota ini sudah baik namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru.

"Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim dan Rakyat Indonesia juga bersiap", kata Hensat.

Ibu kota baru nantinya akan berada di di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini, sebut Presiden, dipilih karena karena kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Selain alasan pemerataan, pemilihan lokasi ibu kota baru juga mempertimbangkan potensi bencana. "Kenapa di Kaltim? Pertama, risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Kemudian, Kaltim juga dinilai strategis. Lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Lalu, Kaltim berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang sepeti Kota Balikpapan dan Samarinda.

Adapun alasan lainnya adalah dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta terdapat lahan pemerintah seluas 180.000 hektare. Luas ibu kota baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kawasan induk ibu kota baru akan memakan wilayah hingga 40.000 hektare.

Baca: Dapatkan Lima Manfaat Ini Ketika Mengkonsumsi Daging Ayam Setiap hari, Bisa Melawan Penyakit

Nantinya, luas wilayah ini akan dikembangkan menjadi 180.000 hektare dari tanah yang dimiliki pemerintah di sana. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi. Adapun 1 kilometer persegi lahan setara dengan 100 hektare.

Ini artinya, luas total wilayah ibu kota saat ini 66.233 hektare. Jika dibandingkan, luas kawasan induk ibu kota baru sekitar dua pertiga luas DKI Jakarta. Sedangkan luas ibu kota baru secara keseluruhan akan setara hampir dengan 3 kali luas Jakarta.