Sebut Papua 'Sakit' Ekonomi, Sandiaga Uno Diprotes Yunarto Wijaya: Ini Menghina Orang Miskin Namanya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sandiaga Uno diprotes Direktur Charta Poltika, Yunarto Wijaya.

Yunarto membantah pernyataan Sandiaga Uno yang menyebutkan daerah Papua dilanda kemiskinan.

Yunarto Wijaya tak sependapat dengan pernyataan Sandiaga Uno soal masalah di Papua.

Sebab menurut Sandiaga Uno, kesejahteraan ekonomi menjadi sumber masalah yang terjadi di Papua.

Padahal menurut mantan cawapres ini, Papua begitu kaya dengan berbagai jenis sumber daya alam yang ada.

Akibat adanya ketimpangan itu, Sandiaga Uno menilai bahwa wajar saja jika orang Papua marah.

Rupanya pernyataan itu diprotes oleh Yunarto Wijaya.

Ia menilai bahwa tak semua permasalah selalu dilihat dari sisi ekonomi.

Yunarto WIjaya lebih melihat hal ini sebagai penolakan dari warga Papua karena fisiknya dihina.

Lalu Yunarto Wijaya mengibaratkan apakah jika seseorang sudah kaya, maka tidak masalah jika fisiknya dihina.

Untuk itu menurutnya, pernyataan Sandiaga Uno tersebut justru terkesan menghina orang miskin.

Hal itu disampaikan oleh Yunarto Wijaya di akun Twitter-nya @yunartowijaya, Kamis (23/8/2019).

Yunarto Wijaya tampak mengomentari artikel berita online dengan judul "Sandiaga Uno: Kemiskinan Tinggi, Wajar Orang Papua Marah".

Yunarto Wijaya pun mengomentari artikel itu dan memprotes Sandiaga Uno.

"Jadi kalo orang kaya dikatain ****** gak akan marah?

Ini sih menghina org miskin namanya....," tulisnya.

Yunarto Wijaya mengomentari pernyataan Sandiaga Uno di media. (Twitter/@yunartowijaya)

Dilansir dari Tribunnews.com, Sandiaga Uno mengatakan proyek pembangunan infrastruktur yang digalakkan di Papua belum mampu menghadirkan permasalahan sebenarnya di sana yaitu masalah ekonomi.

Menurutnya kondisi terkini di Papua membuktikan proyek infrastruktur belum mampu menghadirkan kemerdekaan ekonomi bagi warga bumi Cendrawasih.

“Saudara kita di Papua dibanjiri infrastruktur dan banyak proyek investasi tapi belum mampu menyelesaikan persoalan hakiki yakni kemerdekaan ekonomi,” ungkap Sandiaga dalam agenda diskusi “Selamatkan Indonesia dari Kebangkrutan” yang digelar PAN di Gedung Joeang 45, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Oleh karena itu Sandiaga mengapresiasi perubahan pandangan pemerintah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia.

Baca: Profil Lukas Enembe, Gubernur Papua Jadi Pendukung dan Kini Kritik Jokowi, Ternyata Lulusan Unsrat

Baca: TES KEPRIBADIAN: Bulan Lahir Dapat Ungkapkan Karakter Aslimu, Ada Genit Hingga Playboy Loh?

Baca: Reaksi Najwa Shihab saat Mendengar Pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe Beri Statemen Ini

Menurutnya pekerjaan rumah utama pemerintahan periode lima tahun mendatang adalah membangun Papua yang sebenarnya kondisi perekonomiannya semakin mengkhawatirkan.

“Pembangunan infrastruktur belum mampu membuat masyarakat Papua menikmati ekonomi yang membaik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 60 ribu warga Papua jatuh dalam jurang kemiskinan sejak tahun 2014,” katanya.

“Apalagi ternyata jumlah penduduk miskin di Papua delapan kali lipat daripada jumlah penduduk miskin di Jakarta,” pungkasnya.

Ia menilai kunci dari semua permasalahan di Papua adalah menghadirkan kemerdekaan ekonomi bagi warga asli Papua termasuk menghadirkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang lebih baik di sana.

Orang Papua Tak Butuh Pembangunan

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kalau orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan.

Bahkan ia menyebut kalau orang Papua sendiri tidak pernah melewati jalan yang dibangun di sana.

Hal itu disampaikan oleh Lukas Enembe dalam tayangan Mata Najwa Rabu (22/8/2019).

Sebelumnya, Stafsus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kogoya mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan Jokowi akan memfokuskan pembangunan di Papua.

"Selalu saya mengajak Jokowi satu tahun tiga kali ke Papua, kalau aparat bilang di pedalaman tidak aman, Jokowi tidak takut kecuali Tuhan, ia selalu masuk ke pedalaman untuk mengurai satu persatu permasalah yang ada di Papua," kata Lenis Kagoya.

Ia kemudian mengatakan kalau dalam lima tahun ke depan pemerintah akan membangun Papua.

"Dalam 5 tahun ke depan kami dengan presiden punya keinginan Papua akan terurus lagi, akan bangun Papua apapun yang diinginkan, nanti 2019 ke atas akan diperbaiki, harapan saya ke depan kita orang Papua bukan lagi ke belakang, tapi nanti akan jadi terdepan," ujarnya.

Namun rupanya Aktivis Papua, Filep Karma tak sepakat dengan hal tersebut.

Ia justru melihat bahwa adanya pembangunan itulah yang menjadi sumber dari masalah di Papua.

"Coba ditanya itu ke teman-teman Papua, apa kah mereka butuh Jalan Trans Papua, siapa yang butuh? Orang Indonesia kah? atau orang Papua kah?," katanya.

Baca: Kisah TNI dalam Perburuan KKB Papua, Bayangan Aneh Komandan Batalyon, Kopassus Alami Hal Mistis

Baca: VIDEO Heboh Persidangan, Terdakwa Pukul Pengacaranya di Depan Hakim setelah Sidang, Ini Penyebabnya

Baca: BUKTI Lionel Messi yang Terbaik daripada Cristiano Ronaldo, Eden Hazard Ungguli CR7, Ini Hasilnya

Ia sepakat bahwa pembangunan itu penting dan diperlukan, tapi menurutnya proses perencanaan pembangunan, dan implementasi pembangunan itu harus dilakukan dengan mengedepankan kemanusiaan.

"Jakarta belum melihat Papua dengan pendekatan itu. Papua memiliki lingkar kekerasan, Papua punya cerita yang berbeda di banding provinsi lain. Kalau melihat Papua disamakan dengan yang lain, kita akan terjebak dengan cerita yang sama. Isu seperatisme itu muncul bukan sesuatu yang tahu-tahu muncul, itu adalah sebab akibatnya beragam persoalan tanpa adanya penyelesaian," jelasnya.

Ia kemudian menyinggung adanya ribuan orang di Wamena yang mengungsi.

"Apa yang dilakukan oleh Jakarta? yang dikirim tentara. Orang Papua butuh guru, bukan senjata, orang Papua butuh ilmu, bukan butuh dicaci, itu yang penting," katanya.

Ia juga mengatakan kalau hasil dari pembangunan yang dilakukan itu tidak berdampak pada orang Papua, melainkan hanya untuk warga non Papua yang ada di sana.

"Coba kita cek dalam hasil pembangunan, human development indeks (HDI) di Papua, orang Papua asli HDI nya rendah, orang non Papua yang datang ke Papua HDI nya meningkat, artinya siapa yang bisa menikmati? Bukan orang Papua," tandasnya.

Mendengar pernyataan itu, Lukas Enembe tampaknya setuju.

Ia mengatakan kalau jalan yang dibangun di Papua pun tidak dinikmati oleh warga Papua.

"Orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan," kata Lukas Enembe.

"Itu (pembangunan) bukan untuk orang Papua, mereka tidak pernah lewat jalan yang dibangun, mereka tidak punya apa-apa. Mereka perlu kehidupan," katanya lagi.

Kemudian Akademisi Universitas Papua Yusuf Sawaki mengatakan kesenjangan itu pun terlihat dari kerusuhan di Papua dan Papua Barat beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, itu adalah bukti kalau warga Papua tidak bisa masuk ke sentra ekonomi dan kantor pemerintahan di sana.

"Itulah kenapa saat kejadian di Manokwari kemarin hanya sentra ekonomi dan pemerintahan yang dirusak, tidak ada rumah yang dirusak, meskipun itu rumah non Papua tidak ada yang dirusak, tapi sentra-sentra ekonomi dan kantor pemerintahan, itu memberikan simbol kekuasaan, orang Papua tidak sampai di situ, kesenjangan ini yang membuat orang Papua melihat itu sebagai musuh," jelasnya.

Untuk itu, menurutnya pemerintah harus melakukan pendekatan lain kepada warga Papua.

"Pendekatan lain harus dilakukan, bukan hanya pendekatan kesejahteraan, ekonomi atau pembangunan. Tetapi orang Papua juga butuh kejelasan sejarah," katanya lagi. (TribunnewsBogor.com)

Baca: TERKINI, Vina Garut Ungkap Hotel Pembuatan Video Intim hingga Tarif Sebenarnya yang Diterima

Baca: VIRAL VIDEO Seorang Wanita Robek Uang, Warganet Kecam Aksinya, Ini Sanksi Bila Rusak Rupiah

Baca: Hasil Lengkap Kejuaraan Dunia 2019, Indonesia Sisakan 4 Wakil di Perempat Final

SUBCRIBE TRIBUN MANADO TV

Sumber: TribunnewsBogor.com