Ivan Rinaldi Luntungan: Menuju Sulut Hebat

Oleh:

Ivan Rinaldi Luntungan

* Bendahara Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)
* Praktisi di Bidang SDM

WACANA pemerintah untuk menghadirkan rektor dari luar negeri pada beberapa pekan lalu disampaikan oleh Kemenristekdikti yang menargetkan pada 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan pada tahun 2024 akan ditambah menjadi lima PTN.

Hal ini menimbulkan pro dan kontra di dalam dunia pendidikan Tanah Air. Menristekdikti Mohammad Nasir menjelaskan langkah ini diambil untuk menjadikan perguruan tinggi di Indonesia bisa berstandar internasional dan masuk daftar 100 perguruan tinggi terbaik di dunia.

Yang kontra juga menanggapi bahwa tidak mudah menjadikan PTN di Indonesia dapat bersaing secara cepat di kancah internasional karena minimnya dana/anggaran pendidikan terutama dalam hal riset dan penelitian

.Juga tidak semua PTN di Indonesia memakai bahasa Inggris sebagai pengantarnya.

Selain itu, akan ada kecemburuan dari tenaga dosen yang selama ini mengabdi dengan gaji yang terbilang kecil jika rektor tersebut berasal dari luar negeri; akan ada gejolak di lingkugan tenaga dosen di PTN.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, wacana rektor asing ini jangan dipandang negatif terlebih dahulu.

Pemerintah, kata Moeldoko, menginginkan perguruan tinggi di Indonesia bisa bersaing dengan univesitas terbaik di dunia dan pada akhirnya para lulusannya bisa bersaing di ranah global yang semakin ketat ini.

“Alasannya, competitiveness ini semakin luar biasa di lingkungan global, dalam rangka upaya competitiveness, membangun kompetisi global, tidak ada tujuan yang lain.

Tujuan utama adalah bagaimana membangun persaingan global, kalau nanti rektor-rektor itu ternyata di sebelahnya ada rektor asing di sini maka akan malu kalau kalah dengan rektor asing,” ungkap Moeldoko.

Apakah Sulut sudah siap dengan persaingan di tingkat global? Mau tidak mau, Sulut harus dapat mempersiapkan segalanya untuk dapat bersaing dengan kota-kota yang ada di dunia.

Dari segi dunia pendidikan, Universitas Sam Ratulangi Manado menempati rangking ke-31 pada tahun 2018.

Kesulitan juga ada dalam SDM. Di tanah Minahasa ini, sebagai contoh saja, dalam peningkatan sektor pariwisata di Sulut pemerintah menggenjot sektor ini dengan mendatangkan turis asing dari Cina yang sekali datang diperkirakan bisa mencapai ratusan orang.

Ini saja dapat menimbulkan masalah tersendiri karena SDM yang ada tidak sanggup menanganinya.

Seperti yang terjadi di Imigrasi yang terpaksa sementara menghentikan datangnya turis asing asal Cina agar tidak membeludak dan sulit terkontrol dalam hal keimigrasian.

Selain itu, kendala infrastruktur di Bandara Sam Ratulangi yang sepertinya tidak siap menampung langsung kedatangan pesawat berbadan lebar dari Cina.

Hal itu karena di bandara sendiri banyak parkir pesawat yang melayani rute domestik dalam waktu lama, mengakibatkan pesawat dari Cina akhirnya harus parkir di bandara terdekat, seperti bandara di Gorontalo.

Bahkan, Pemda Manado harus memakai tenaga kontrak dari luar untuk menagani IT yang berhubungan geospasial, hal ini diakui oleh Wali Kota Manado.

Tidak sampai di situ saja problematikanya, lembaga keuangan terutama sekuiritas masih sangat terbatas dan sedikit sekali perusahaan-perusahaan di bidang sekuiritas yang mempunyai cabang di Sulut karena faktor kesulitan penyediaan tenaga yang akan menjalankanya. Jadi Sulut mengalami kendala dalam hal SDM dan juga infrastrukturnya.

Untuk menuju Sulut hebat, tentu harus ada perbaikan secara serius dan berkesinambungan.

Pemerintah Sulut harus mampu mencetak SDM terutama lulusan-lusan universtas lokal yang baik dan sanggup bersaing untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan sekarang tersebut.

Seperti yang sudah dikatakan di atas, pemakaian tenaga asing hanya untuk transfer teknologi dan knowledge serta transfer modal dalam bentuk investasi seperti membangun infrastruktur untuk mendukung percepatan pembangunan menuju Sulut hebat.

Perlu diperhatikan juga terkait penyerapan tenaga kerja lokal yang harus maksimal terutama di sektor-sektor pekerjaan yang membutuhkan pendekatan dari warga lokal.

Hal ini dimaksudkan agar meminimalisasi benturan di tengah masyarakat lokal sebagai pemilik wilayah.

Pemerintah daerah juga harus dapat merangsang mayarakatnya untuk dapat berpartisipasi dalam hal usaha kecil yang modalnya mendapatkan bantuan.

Dengan begitu, selain menciptakan tenaga ahli asli daerah, fasilitas infrastuktur yang tepat sesuai kebutuhan, juga menciptakan masyarakat yang mandiri. (*)