PKS Sebut Pemindahan Ibukota Belum Tepat, Pengangguran Banyak, Tantang Jokowi Ungkap Perencanaannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Langkah Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kota Kalimantan, dipersoalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS menilai kondisi keuangan negara yang masih diliputi utang, pengangguran, kemiskinan, yang semestinya harus jadi prioritas utama Presiden, bukanlah pemindahan Ibu Kota.

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, ide pemindahan ibu kota ini merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas.

Sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik.

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini," ujar Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Minggu (18/8/2019).

BERITA TERPOPULER: VIDEO Terbaru KKB Lekagak Telenggen, Sebut Prabowo-Jokowi Suruh Bawa Bom ke Papua: Kalian Kalah

BERITA TERPOPULER: Presiden Jokowi Keluar Tengah Malam dan Kunjungi Makam Nan Gelap, Ternyata Ini yang Dilakukannya

BERITA TERPOPULER: Maruarar Optimistis Jokowi 5 Tahun Mendatang, Banyak Menciptakan Pengusaha Muda

Mardani Ali Sera menilai, pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota.

"Pemindahan ibukota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," tegas Mardani Ali Sera,

"Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik, dan lainnya," ucap Mardani Ali Sera.

Karena itu, Mardani Ali Sera mendorong Jokowi dan kabinetnya untuk membuka ke publik bagaimana perencanaannya.

"Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Mardani Ali Sera.

Para pakar dan masyarakat pun kata Mardani Ali Sera, masih belum melihat urgensi pemindahan ibukota.

Oleh karena itu, dia mengusulkan, kajian pemindahan ibu kota ini harus cermat dan terpadu.

Seperti fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang dijalankan di ibukota, infrastruktur, tata ruang, SDM dan dana dalam jangka panjang.

Selain itu aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji.

"Jadi tidak hanya memikirkan ibu kotanya yang pindah, tapi pastikan Jabodetabek dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

"Sekali lagi perlu hati-hati dengan kondisi negeri saat ini, harus cermat dan terkalkulasi baik," tegasnya.

Berita Populer: Cewek Ini Dijemput Pacarnya, Disuguhkan Miras, Tak Sadarkan Diri Lalu Terjadilah

Berita Populer: Ini Nih Perbedaan Pilek dan Flu, Penangananya pun Beda

Berita Populer: Delapan Orang Prajurit TNI Gugur Saat Diserang Kelompok Kriminal Bersenjata Papua, Sepanjang 2019

Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa

Jokowi minta izin

Presiden Jokowi kembali menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Presiden Jokowi, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa.

Apabila membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, sambung Presiden, maka ketimpangan akan semakin parah.

“Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” kata Presiden Jokowi.

Ibu kota baru, lanjut Presiden Jokowi, dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru terbarukan, dan tidak bergantung kepada energi fosil.

Mengenai dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi menegaskan akan sekecil mungkin menggunakan APBN.

“Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU,” tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (16/8) pagi, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Presiden Jokowi.

Pernyataan Presiden itu langsung disambut tepuk tangan panjang dari para peserta sidang yang memenuhi Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, sebagian bahkan berdiri memberikan aplaus panjang.

Presiden menegaskan, Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tegasnya.

Prabowo Subianto: Partai Gerindra Perjuangkan Pemindahan Ibu Kota Sejak 2014 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, rencana pemindahan ibu kota Indonesia, sesuai dengan perjuangan partai berlambang burung garuda tersebut.

Prabowo Subianto menyatakan, Partai Gerindra sudah memperjuangkan pemindahan ibu kota sejak tahun 2014 silam.

“Pemindahan ibu kota adalah perjuangan Gerindra sejak lama, sejak tahun 2014,” ungkap Prabowo Subianto seusai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

Meski demikian, Prabowo Subianto meminta pemerintahan Joko Widodo merencanakan secara matang rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Ia menyarankan pemerintah mendengar masukan dari para pakar untuk menyusun rencana pemindahan ibu kota.

“Pindah ibu kota perlu penelitian, baik soal tempat yang tepat dan harus dipastikan diterima semua pihak."

"Biaya juga tidak ringan. Harus dengarkan pakar-pakar konsensus terbaik,” tegasnya.

“Di mana saja tak masalah, cari yang terbaik pokoknya,” imbuh Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal itu dilakukan Jokowi saat berpidato di sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, JUmat (16/8/2019).

"Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia."

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," tutur Jokowi.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO:

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mardani Ali Sera: Pemindahan Ibu Kota Pada Situasi Sekarang Kurang Tepat, Pengangguran Makin Banyak