Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Gadaikan SK

Gadaikan SK Anggota DPRD, Gaji Legislator Habis untuk Bayar Cicilan dan Bunga Agunan

Sebagian anggota dewan perwakilan rakyat atau legislator ternyata suka juga menggadaikan surat keputusan (SK) keanggotaanya.

Editor:
Tribun Manado
Anggota DPRD Kota Manado yang baru mengucapkan sumpah dalam pelantikan di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Jalan Balaikota, Tikala Ares, Manado, Rabu (14/8/2019). 

TRIBUNMANADO. CO. ID - Sebagian anggota dewan perwakilan rakyat atau legislator ternyata suka juga menggadaikan surat keputusan keanggotaanya.

Bahkan, ada anggota dewan yang gajinya habis untuk membayar agunan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat Syaiful Huda.

Sebab itu, DPW PKB Jabar, kata Huda, akan melakukan kontrol terhadap kadernya yang terpilih sebagai anggota DPRD terutama di level Provinsi Jawa Barat.

Kontrol tersebut dilakukan agar kadernya di fraksi PKB tidak menggadaikan SK anggota DPRD terpilih dengan jumlah yang berlebihan.

Baca: KRONOLOGI dan Fakta Terbaru Briptu Heidar Meninggal Dunia Pasca Disandera KKB Papua

Baca: Pemerintah Siap Ambil Alih Kasus Enzo Allie yang Diduga Pendukung Organisasi Terlarang

Baca: Tahun 2019, Tiga Anggota Polri Gugur saat Melaksanakan Tugas, Ini Kisah Perjuangan Mereka 

“Kita kontrol. DPW dan DPC akan mengontrol agunan SK,” kata Huda saat ditemui di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (14/8/2019).

Huda mengatakan, kontrol yang dilakukan PKB bertujuan agar anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB setiap bulannya masih bisa menerima gaji.

Sebab, banyak pengalaman anggota DPRD yang tidak menerima gaji setiap bulannya lantaran harus membayar cicilan agunan gadai SK.

“Jangan sampai gajinya habis gara-gara diagunkan ke bank. Ini enggak produktif,” jelasnya.

Huda menambahkan, jika gaji anggota DPRD setiap bulan hanya dipakai untuk membayar cicilan agunan beserta bunga, dikhawatirkan kinerja anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB menjadi tidak produktif.

“Ini bisa mengurangi kinerja di kemudian hari. Paling tinggi kita minta di angka empat puluh persen.

"Kalau ngasih platform, cukuplah ngambil Rp 300.000.000. Bank itu bunganya besar lho,” ujarnya.

Sementara itu, M Faizin, salah satu kader PKB Jawa Barat yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan, menggadaikan SK anggota DPRD merupakan hal yang wajar.

“Saya pikir wajar saja karena terus terang dalam pemilu kemarin butuh energi yang tidak sedikit sehingga mungkin ada beberapa yang mesti dikorbankan.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved