Ada Kekhawatiran AHY Capres 2024: Begini Analisa Hendri Satrio

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai sudah terlambat jika ada keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi

Ada Kekhawatiran AHY Capres 2024: Begini Analisa Hendri Satrio
Istimewa
Presiden terpilih Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan Komandan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pada hari ini, Rabu (22/5/2019). (Instagram @jokowi) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai sudah terlambat jika ada keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin. KPU sudah mengumumkan pemenang pemilu legislatif dan pilpres. Dan pelantikan presiden tinggal menunggu 20 Oktober.

Menurut Andreas yang anggota DPR RI, seharusnya Demorkat gabung sebelum Pemilihan Presiden (Pilrpes) pada 17 April 2019 lalu. Bukan sekarang. "Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ujar Andreas, Anggota Komisi I DPR RI.

Namun pernyataan ini juga bisa diartikan, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf. Andreas Pareira menduga, keinginan Demokrat mendukung Jokowi-Maruf karena berharap akan ada power sharing dalam kabinet nanti.

Dia yakin Jokowi akan jeli dalam menilai banyaknya dukungan yang mengalir terus setelah dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2019. "Soal ini tentu presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan dan mengelola dukuangan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun kedepan tetap efektif.”

Belakangan, Partai Demokrat mulai terbuka menunjukkan sikap politik untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan berkausa 2019-2024. Hal ini dikemukakan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. "Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand, awal pekan ini.

"Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan pasca-40 hari berkabung Demokrat meski tak diumumkan secara resmi, karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ucapnya. Hari berkabung dimaksud berpijak pada wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, 1 Juni lalu.

Ferdinand mengatakan, Partai Demokrat masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi. Ia mengatakan, Partai Demokrat siap membantu pemerintah jika Presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung. "Saya tegaskan kembali bahwa semua ini nanti kita kembalikan kepada Pak Jokowi sebagai pemegang hak konstitusionalnya," ucap Ferdinand.

"Kami percaya dan yakin bahwa Pak Jokowi mampu menyusun dan merumuskan siapa-siapa yang akan Beliau ajak dalam pemerintahannya nanti," ujar dia. Ferdinand menambahkan, sikap resmi Partai Demokrat yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nantinya akan disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hendri Satrio
Hendri Satrio (tribunnews)

Hendri Satrio, pengamat politik Kedai KOPI, menduga ada kekhawatiran di kalangan partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK), pendukung Calon Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, terhadap Partai Demokrat, bila ikut gabung koalisi pemerintah.

Alasan mereka tidak bisa menerima keinginan Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin pada periode 2019-2024 adalah faktor politik. Mereka khawatir, memberi kursi kepada Demokrat, misal mengangkat AHY jadi menteri pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sama saja memuluskan jalan politik putra sulung Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk pemilu presiden 2024.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved