Presiden Jokowi Malu dengan Negara Tetangga: Ini Penyebabnya

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para pimpinan aparat untuk serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi belakangan ini.

Ia memastikan sanksi pencopotan pada saat karhutla 2015 akan dilakukan bagi panglima komando daerah militer (pangdam) dan kepala kepolisian daerah (kapolda) yang tidak mampu mengatasi masalah karhutla di wilayah masing-masing.

Baca: Ledakan SUTET Desa Malon Timbulkan Korban

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Pengendalian Karhutla Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," ucap Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan," sambung Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Hadir juga jajaran TNI/Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan, seperti di Riau dan Kalimantan. Selain itu, ada juga jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Badan Restorasi Gambut (BRG).

Jokowi menjelaskan, karhutla pada 2015 dan tahun sebelum-sebelumnya terjadi hampir di semua provinsi. Saat itu, luas lahan yang terbakar mencapai 2,6 juta hektare dengan total kerugian mencapai Rp 221 triliun. “Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia!” seru Jokowi.

Baca: Gagal Lolos ke Capim KPK: Basaria Beri Emotikon Tawa

Ia mengakui, dari data yang diterimanya, jumlah karhutla pada 2019 sekarang ini mengalami penurunan 81 persen dibandingkan dengan kejadian pada 2015. Namun, jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandikan jumlah karhutla pada 2018. Ia meminta tidak ada kenaikan lagi.

"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, kapolri, BNPB, BRG. Usahakan jangan sampai kejadian, baru bergerak," ujarnya.

Jokowi selaku kepala negara mengaku malu karena karhutla yang terjadi di Indonesia mulai mengganggu negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, karena imbas asap dari kebarakan.

Apalagi, pada pekan ini ia akan melakukan kunjungan kerja ke dua negara tetangga tersebut. "Saya kadang-kadang malu. Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura. Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi Headline, jadi HL, 'Jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita'," kata Jokowi.

"Saya cek 'jerebu' ini apa, ternyata asap. Hati-hati, malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini," sambung Jokowi.

Ia mengatakan, warga Singapura dan Malaysia selama empat tahun terakhir sudah senang karena tak ada lagi kabut asap dari Indonesia yang masuk ke negara mereka. Namun, ia menyesalkan kabut asap kembali sampai ke negara tetangga pada tahun ini.

Baca: Hadapi Kongres V Bali: Ini Kata Kader PDIP Sulut soal Ketua Harian

"Tahun ini meskipun tidak dalam skala yang seperti 2015 tetapi mulai ada lagi (kabut asap). Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, Saudari semuanya saya kumpulkan untuk mengingatkan lagi pentingnya mengatasi kebakaran hutan dan kebakaran lahan," kata dia.

Jokowi mengakui untuk menghilangkan karhutla itu sulit. Tetapi, harus ada upaya untuk menekan jumlah karhutla setiap tahunnya dengan melakukan pencegahan dan tidak menunggu api membesar baru dilalukan dipadamkan.

"Api sekecil apapun segera padamkan, kalau sudah gede apalagi di hutan gambut sangat sulit sekali padamnya. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," pintanya.

Menurutnya, upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan patroli dan deteksi dini. Selain itu, ia meminta meminta dilakukan penataan ekosistem gambut agar tetap basah dan membuat embung sehingga saat kemarau gambut tidak kering.

Selain itu, Jokowi juga meminta operasi pemadaman harus didukung penegakkan hukum oleh pihak kepolisian secara konsisten.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Jokowi minta seluruh unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (gubernur, pangdam dan kapolda), untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pemadaman sedini mungkin. Melalui pemadaman diharapkan api tidak membesar dan berdampak secara luas.

Kalimantan Paling Banyak

Pelaksana harian (Plh) Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo menyampaikan berdasarkan data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, per Selasa, 6 Agutus 2019 pukul 16.00 WIB, luas hutan dan lahan di seluruh wilayah yang terbakar sepanjang 2019 mencapai 135.749 ha.

Luas kebakaran tertinggi terjadi di Nusa Tenggara Timur (71.712 ha), Riau (30.065), Kepulauan Riau (4.970), Kalimantan Selatan (4.670), Kalimantan Timur (4.430).

"Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni," ujar Agus Wibowo.

Sementara itu, jumlah hotspot (titik panas) per Selasa, 6 Agutus 2019 pukul 16.00 WIB adalah 538 titik dengan level sedang dan tinggi. Sebagian besar titik api berada di Kalimantan.

Data ini berdasarkan satelit Aqua (Akuisisi: 12.40 WIB), Terra (Akuisisi: 09.46 WIB), SNNP (Akuisisi: - WIB) pada catalog modis LAPAN dengan kategori sedang (30-79%) dan tinggi (>=80%).

Jumlah titik api dengan level tinggi berada di Kalimantan Barat dengan 34 titik, Kalimantan Utara dengan 34 titik, Kalimantan Tengah dengan 27 titik, Kalimantan Timur dengan 18 titik, Sulawesi Selatan dengan 8 titik, Kalimantan Selatan dengan 6 titik dan Nusa Tenggara Timur dengan 4 titik.

Adapun jumlah titik api dengan level sedang berada di Kalimantan Tengah 110 titik, Kalimantan Barat 96 titik, Kalimantan Timur dengan 47 titik, Kalimantan Utara 43,  Kalimantan Selatan dengan 24 titik, Jawa Timur dengan 19 titik dan Nusa Tenggara Timur dengan 18 titik.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memastikan renncana pemindahan ibukora negara dari DKI Jakarta ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. (tribun network/sen/mal/coz)