Jatah Menteri Jadi Rebutan, PKB Tolak PAN Gabung di Koalisi, Politisi PDIP Minta Gerindra Konsisten

TRIBUNMANADO.CO.ID - Setelah Pilpres dan Pileg, kursi menteri menjadi incaran partai-partai politik.

Tak hanya koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang jadi pemenang pada pilpres, demikian dari kubu lawan.

Ada yang terang-terangan menyebutkan jatah menteri, ada juga yang 'malu-malu' meminta kuota yang diminta.

Beberapa parpol yang disebut tidak menolak jika ditawari masuk ke koalisi pemerintahan ialah PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.

Namun parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf mulai menunjukkan penolakan terhadap wacana masuknya parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca: 2 Kesalahan Fatal Ini yang Bikin Ahok Tolak Berhubungan dengan Veronica Tan

Baca: Ahok Cekcok Hebat dengan Putrinya karena Bela Veronica Tan, Nathania Purnama: Papa Kenapa Nikah

Baca: Jepang Raih 2 Gelar, Marcus/Kevin Dapat Pujian dari Pelatih Ganda Putra China

Follow Instagram Tribun Manado

Panasnya perebutan kursi menteri terlihat dari penolakan PKB atas wacana masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan.

Penolakan tersebut disampaikan oleh anggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq.

Menurut Maman, sikap politik PAN tidak konsisten ketika berada dalam sebuah koalisi.

Hal itu dapat dilihat ketika PAN masuk dalam koalisi partai pendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Namun, pada Pilpres 2019 PAN memilih mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

"PKB itu adalah koalisi yang sangat-sangat konsisten, tidak pernah gabung ke sana, masuk tempat menteri, di tengah jalan pindah lagi. Sekarang tiba-tiba mendekat lagi, kayak PAN."

Demikian kata Maman dalam diskusi bertajuk "Ngebut Munas Parpol" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Maman mengatakan, setiap partai politik harus membangun moralitas kepartaian serta memiliki integritas dan loyalitas terhadap koalisi yang dinaungi.

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar partai-partai yang sejak awal tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf sebaiknya tetap berada di luar koalisi pemerintahan.

"Menurut saya ada beberapa partai yang sebaiknya tidak masuk (koalisi pemerintah), partai yang tidak jelas, yang cuma merecoki.