Kabinet Kerja II
Jatah Menteri Jadi Rebutan, PKB Tolak PAN Gabung di Koalisi, Politisi PDIP Minta Gerindra Konsisten
Tak hanya koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang jadi pemenang pada pilpres, demikian dari kubu lawan.
lihat foto
"Daripada nanti mengganggu, lebih baik di sana (di luar koalisi pemerintah) sajalah sebagian," ujarnya.
Penolakan juga muncul dari politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.
Menurut dia, Partai Gerindra telah lama berbeda sikap dengan PDI Perjuangan. Untuk itu, Effendi berpendapat, akan lebih baik jika Partai Gerindra tetap menjadi oposisi.
"Wong berbeda kok. Kita satu tahun lebih berbeda, dalam tanda petik kita berseberangan.
"Kasihan rakyatnya dong. Berbeda kan tidak berarti membuat kita bermusuhan," kata Effendi, dalam diskusi yang sama.
Baca: UPDATE: PIHAK MANDIRI Blokir 2.670 Rekening yang Alami Penambahan Saldo, Inilah Nasib Para Pemilik
Baca: TRIK Terbaru WhatsApp, Bisa Hack Lokasi Pasangan, Ubah Tulisan, Last Seen Hilang & Ubah Centang Biru
Baca: Nagita Slavina Bertanya Terkait Sosok Mantan Pacar Dua Putra Presiden Jokowi, Ini Jawabannya
Menurut dia, jika Partai Gerindra dipaksakan masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, dalam masyarakat akan muncul sikap apatis.
Sejak Pilpres 2014 Partai Gerindra tak pernah ingin masuk dalam koalisi Jokowi.
"Saya pribadi melihat kalau model demokrasi kita seperti ini, ke depan masyarakat kita makin apatis. Wong berbeda, kok bisa satu. Enggak mungkin," ujar Effendi.
Effendi meminta Partai Gerindra konsisten pada posisi di luar koalisi pemerintah. Ia mengatakan, sepanjang memiliki niat yang baik, menjadi oposisi bukan sesuatu hal yang buruk.
"Jadi konsisten sajalah. Pasti sepanjang kita punya niat baik, enggak usah terlalu diakomodir seluruh kebutuhannya," ucap dia.
Menanggapi penolakan dari parpol-parpol pengusung Jokowi, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menilai pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Karena itu, ia menilai tak perlu dipermasalahkan bila Presiden hendak memperluas koalisinya dengan mengundang parpol-parpol pengusung Prabowo-Sandi untuk bergabung.
"Kalau soal itu tentu menjadi hak prerogatif presiden.
"Jika Presiden merasa perlu memperluas koalisinya, bisa saja mengundang partai-partai lain untuk bergabung," kata Bara saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/7/2019).
Ia menambahkan, masuknya partai yang bukan pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke dalam koalisi pemerintahan juga penting untuk menguatkan rekonsiliasi.
