Kasus Hoaks

Ratna Sarumpaet Divonis 2 Tahun Penjara, Ini 5 Poin Pertimbangan Hakim

Dalam sidang putusan, Hakim memvonis Ratna Sarumpaet dengan hukuman dua tahun Penjara.

Ratna Sarumpaet Divonis 2 Tahun Penjara, Ini 5 Poin Pertimbangan Hakim
Tribunnews/JEPRIMA
Aktivis Ratna Sarumpaet (tengah) didampingi puterinya Atiqah Hasiholan (kiri) usai menjalani sidang vonis kasus penyebaran berita bohong atau hoaks di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Ratna Sarumpaet karena dianggap bersalah telah menyebarkan hoaks yang mengakibatkan keonaran seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet telah menjalani sidang putusan pada Kamis (11/7/2019).

Dalam putusan tersebut, Hakim memvonis Ratna Sarumpaet dengan hukuman dua tahun Penjara.

Ratna divonis dua tahun penjara karena hakim menilai kebohongan yang Ratna Sarumpaet buat terbukti menimbulkan keonaran.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan hakim yakni enam tahun penjara.

“Saya mengakui bahwa sebagai aktivis demokrasi dan seniman yang selalu menyuarakan kemanusiaan, kebohongan ini merupakan perbuatan terbodoh yang saya lakukan selama hidup saya," ujar Ratna ketika bacakan pleidoi pada sidang sebelumnya.

Dalam pembacaan putusan kali ini, Kompas.com merangkumnya jadi lima poin yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan vonis hukuman dua tahun penjara.

1. Kebohongan Ratna berhasil pengaruhi Prabowo Subianto dan orang dekatnya

Majelis Hakim menyatakan Ratna Sarumpaet berhasil mempropaganda para elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Termasuk terhadap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sendiri.

"Terdakwa telah berhasil memengaruhi dan mempropagandakan mereka hingga akhirnya mereka melakukan upaya memperjuangkan keadilan terhadap terdakwa," ujar Hakim.

POPULER: Berdasarkan Tata Hukum, Ahok Tidak Bisa Jadi Calon Menteri & Maju Pilpres 2024, Ini Penghalangnya

POPULER: Mulai Terungkap, Ini 10 Fakta Terbaru Kabinet Jokowi 2019-2024!

POPULER: Begini Respon Istana, saat Kapolri Minta Tunjangan TNI-Polri Dinaikan 100%

Halaman
1234
Editor: Rhendi Umar
Sumber: TribunStyle.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved