Polri Kirim Banyak Jenderal Capim KPK: Ini yang Dikhawatirkan Peneliti LIPI

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Peneliti LIPI Bidang Politik Profesor Syamsuddin Haris mengkhawatirkan adanya skenario untuk menjinakan atau melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui proses seleksi Calon Pimpinan KPK.

Demikian disampaikan Syamsuddin Haris dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Analisa tersebut, karena pada seleksi capim KPK kali ini, Polri merekomendasikan banyak perwira tinggi untuk mengikuti dan memperebutkan lima kursi pimpinan KPK.

Padahal, semangat awal pembentukan KPK adalah sebagai upaya penegakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagai akibat kegagalan institusi kepolisian dan kejaksaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Baca: Politisi yang Gagal Nyaleg Pilih Mendaftar Calon Anggota BPK?

"Makanya bagi saya menjadi aneh kalau kemudian institusi Kepolisian disibukkan untuk menyiapkan anggotanya, memasuki seleksi capim KPK sebab potensi munculnya konflik kepentingan itu tinggi sekali," kata Haris.

Lebih jauh ia berpendapat, apabila pimpinan KPK dikuasai oleh polisi aktif dan setelah terpilih kemudian pensiun, dikhawatirkan lembaga antirasuah itu terkooptasi oleh institusi kepolisian. "Bahasa lainnya terkooptasi itu dikendalikan. Dan kalau dikendalikan tentu skenario menjinakkan KPK itu berhasil," ujarnya.

Menurutnya, jika natinya ada capim KPK dari Polri terpilih sebagai pimpinan KPK, seharusnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari kesatuan. Sebab, pimpinan KPK merupakan jabatan publik yang meniscayakan pejabat tinggi kepolisian aktif.

Baca: BNI Manado Sempurnakan Kerja Sama Business to Business Solutions dengan Bank Citra

"Saya tidak tahu sejauh mana bahwa bisa saja ada penugasan dari pimpinan kepolisian kepada anak nuahnya untuk menjadi, katakanlah salah satu dari pimpinan KPK. Saya berpendapat kalau situasinya seperti itu, pada hakekatnya KPK sudah bubar," ujarnya.

Selain itu, Haris juga mengkhawatirkan proses seleksi terakhir, yakni uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI, menjadi ajang lanjutan untuk menjinakkan KPK dengan memilih calon pimpinan KPK sesuai subjektifitas masing-masing fraksi.

"Kalau Komisi III DPR, wakil-wakil kita di Senayan kita di sana juga punya keinginan untuk menjinakan KPK, mengingat teman-temannya banyak yang di OTT banyak yang ditangkap, ya sudahlah. Habis pula KPK kita," kata Haris.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi ), Lucius Karus, mengkrititisi sikap panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK yang terkesan menganggap biasa saja atas banyaknya perwira tinggi dari Polri, TNI, dan jaksa yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Ia menegaskan bahwa pansel capim KPK perlu dikontrol secara ketat supaya tak terjebak pada paradigma orde baru, yakni terlalu mempercayakan penegakan hukum kepada aparat.

“Pansel KPK terkesan menganggap kehadiran polisi, TNI, dan jaksa dalam pendaftaran capim KPK sebagai hal biasa. Panselnya harus kita kawal dan kontrol secara ketat supaya tak terjebak dalam paradigma lama," ujar Lucius.

"Seolah-olah hanya orang dari lembaga seperti polri dan TNI saja yang mampu membuat KPK menjadi kuat, seolah-olah sipil tak berdaya,” sambugnya.
Lucius khawatir nantinya lembaga KPK terlalu berwarna ‘polisi’. Padahal, hadirnya KPK juga sebagai pengkoreksi lembaga seperti kinerja Polri.

“Bukannya tak percaya dengan polisi, tapi dengan sistem seleksi yang tak transparan dan tak terbuka memungkinkan adanya konspirasi meloloskan mereka. Kalau terlalu banyak polisi pegang kendali di KPK maka warna KPK akan seperti Polri,” pungkasnya.

Baca: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menerima Banyak Pengaduan Terkait PPDB, Ini Rinciannya

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menegaskan perwira tinggi Polri yang direkomendasikan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK bukan berarti mengincar kursi ketua KPK. Ia menegaskan Polri ingin menjadi mitra KPK untuk memberantas korupsi.

"Saya tentunya berharap bahwa jangan gunakan bahasa 'pimpinan' ya, tapi komisioner, karena pimpinan nanti dikira ingin jadi ketua, tidak," kata Tito.
Tito mengatakan adanya pati Polri yang masuk di jajaran komisioner KPK karena sejarah KPK tidak lepas dari peran Polri. "Dari awal juga Polri salah satu yang turut membesarkan KPK.

Melalui anggotanya yang ada di situ, baik sebagai ketua, pimpinan ya, ada Pak Taufiq (Taufiequrachman) Ruki juga di situ, Pak Bibit Waluyo, sekarang ada ibu Basaria Panjaitan kemudian juga banyak sekali deputi, direktur penyidikan serta anggota penyidik dari Polri cukup banyak di sana," jelas Tito.

Selain itu, lanjut Tito, banyak anggota Polri yang 'lulus' bertugas dari KPK dan kembali ke institusi Polri dengan hasil baik. "Banyak sekali juga yang sudah lulus dari KPK, ada saya kira lebih dari 100 sudah kembali ke institusi Polri, mereka juga menyelesaikannya dalam keadaan baik, khusnul khotimah, membawa nama baik yang bagus, meletakkan pondasi-pondasi yang bagus memperkuat KPK," ujarnya. 

Polri Kirim 11 Jenderal

Hingga batas pendaftaran ditutup, tercatat sebanyak 384 orang dari berbagai latar belakang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023. Dan Polri menyodorkan 11 nama perwira tinggi (pati) untuk mengikuti seleksi tersebut.

"Rekomendasi final pati Polri yang mendaftarkan (sebanyak) 11 Pati Polri, dari bintang satu (brigadir jenderal) dan bintang dua (inspektur jenderal)," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat kemarin.

Dedi belum dapat mengungkapkan nama 11 pati tersebut. Namun, dari sembilan nama pati yang sebelumnya telah beredar, ada dua orang yang mengundurkan diri. Artinya, terdapat empat nama baru dari 11 orang yang mendaftar tersebut. "Dari 11 nama, empat nama baru, dua mengundurkan diri," tutur Dedi.

Sebelumnya, terdapat sembilan orang yang direkomendasikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengikuti proses seleksi capim KPK.
Sebagaimana Surat Kapolri Nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang beredar, sembilan nama pati itu adalah Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Antam Novambar; Pati

Polri penugasan di BSSN, Irjen Dharma Pongkerum; Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Coki Manurung; dan Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri, Irjen Abdul Gofur.

Selanjutnya ada Pati Polri penugasan Kemenaker RI, Brigjen Muhammad Iswandi Hari; Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Bambang Sri Herwanto; Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri, Brigjen Agung Makbul; dan Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Juansih.

Selain itu, Polri juga menyiapkan seorang pati perempuan untuk bertarung mengikuti perebutan kursi pimpinan KPK periode 2019-2023, yakni Wakil Kapolda Kalimantan Barat, Brigjen Sri Handayani.

Selain perwira tinggi Polri yang aktif, sejumlah purnawirawan Polri juga turut mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Di antaranya, mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar dan mantan Kapolda Papua sekaligus anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn) Yotje Mende.

Setelah menerima pendaftaran dari 384 orang, terhitung Jumat kemarin, Pansel Capim KPK memulai proses seleksi administrasi. Pansel akan mengumumkan pendaftar yang lolos seleksi administrasi tersebut pada 11 Juli 2019.

Setelah itu, mereka yang lolos tahap administrasi akan mengikuti uji kompetensi pada 18 Juli 2019. Dan Pansel akan mengumumkan nama-nama mereka yang lolos ujian tersebut pada 25 Juli 2019. (tribun network/kompas.com/dtc/coz)