Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Calon Menteri dari NU, Begini Penjelasannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kursi menteri Jokowi-Ma'ruf terus jadi isu hangat saat ini.

Soal posisi siapa yang akan menduduki kursi menteri tersebut terus jadi perbincangan.

Banyak nama-nama yang kini dimasukan dari para pengusung Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.

Namun Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengaku pembagian kursi menteri harus dibahas bersama semua partai koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Soal calon menteri dari Nahdlatul Ulama ( NU), Ma'ruf Amin mengaku belum mengetahuinya.

"Belum juga (dibahas menteri dari NU), semua belum. Baru masing-masing ingin. Yang pasti kan dari partai koalisi, itu pasti," ujar Ma'ruf saat ditemui pada acara halalbihalal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Ma'ruf mengatakan, pembahasan kursi menteri juga belum sampai menyebut nama-nama calon menteri.

Kendati demikian, Jokowi sudah memberi petunjuk terkait sosok yang akan menduduki kursi menteri, yakni para profesional dari kalangan milenial.

Baca: KABAR TERBARU Anggota TNI Kopda Lucky Meninggal Dianiaya, Berawal Tersangka Merekam Korban

Baca: Wanita Cantik Ditangkap Polisi Karena Mencuri di Toko Emas, Saat Diperiksa Penyidik Dia Pun Menangis

Baca: Pesan Khofifah kepada Mantan Ketum PPP

Menurut Ma'ruf, pembagian kursi menteri perlu memperhatikan komposisi antara kalangan profesional dan partai politik.

"Dulu ada. Dulu itu kan 15 dari, kalau tidak salah ya, dari partai. 19 dari profesional. Walaupun dari partai sendiri juga harus profesional juga. Cuma profesional yang merepresentasikan partai dan profesional yang tidak merepresentasikan partai," ujar Ma'ruf.

"Nah itu belum tahu lagi besok. Partai ini mau berapa dikasih, profesionalnya berapa. Itu kan harus dirundingkan. Berapa yang pantas untuk partai, berapa untuk profesional. Belumlah," kata Ma'ruf lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.

Saat itu, Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.