Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Jokowi Bidik Orang Parpol Profesional dan Kaum Milenial di Kabinet Jokowi-Maaruf

Meski pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti sekitar bulan Oktober, namun gonjang-ganjing siapa yang bakal dipinang

Editor: Aswin_Lumintang
Tribunnews.com
Jokowi dan Ma'ruf Amin 

"Ini yang bakal jadi perhatian khusus di samping meneruskan pembangunan infrastruktur untuk efektivitas pembangunan," tutupnya.

2. Yusril bicara empat mata dengan Jokowi

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Tim Hukum Pasangan Calon 01, Yusril Ihza Mahendra bicara soal kemungkinan dia masuk ke kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Menurut dia, sampai saat ini belum ada tawaran dari Jokowi untuk membantu kabinet. "Wallahua'lam, sampai sekarang secara eksplisit itu belum ada pembicaraan tentang hal itu," kata Yusril kepada wartawan seusai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Senin (1/7/2019) malam.

Yusril datang ke Istana bersama seluruh anggota tim hukum paslon 01 yang telah memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Mahkamah Konstitusi.

Namun, Yusril datang lebih dulu dan sempat bicara empat mata dengan Presiden Jokowi.

Menurut Yusril, dalam pertemuan empat mata itu ia dan Presiden lebih banyak mendiskusikan tatanan hukum ke depan, misalnya terkait Undang-Undang Dasar 1945.

"Belum ada sama sekali pembicaraan terkait kabinet," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Ketika ditanya siap atau tidaknya jika ada tawaran masuk kabinet, Yusril hanya tertawa.

Ia menyampaikan, ia sudah pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era pemerintahan Gus Dur.

Kemudian ia juga pernah menjadi Menteri Kehakiman dan HAM di zaman Megawati Soekarnoputri.

"Apa iya saya masih disuruh jadi Menteri Hukum HAM lagi? Jadi nanti tiga kali itu," kata dia.

3. Luhut tak pernah ditawari, tapi?

Dikonfirmasi soal susunan kabinet yang beredar serta ‎rencana reshuffle atau perombakan kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan itu adalah hak prerogratif presiden.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (Istimewa)

"Jangan tanya saya, tanyakan ke presiden, itu hak prerogratif presiden," tegas Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Maritim, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Sumber: Tribunnews
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved