Koalisi Partai Pendukung Prabowo Bubar, PKS Beri Sinyal Jadi Oposisi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal akan memilih jadi oposisi dalam lima tahun pemerintahan ke depan.

"Secara etika, ketika Prabowo dan Koalisi Adil Makmur ditolak di MK, kami (PKS) membangun kekuatan oposisi."

Demikian Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2019).

"Saya menyebutnya oposisi konstruktif kritis ya. Sebab, di dalam terminologi kenegaraan kita tidak ada sebenarnya yang namanya oposisi.

"Yang ada, kekuatan di legislatif mengontrol kekuasaan," lanjut dia.

Menurut Mardani, rakyat Indonesia saat ini membutuhkan partai politik yang jelas.

Bukan partai politik yang pragmatis dan berubah-ubah jalur perjuangannya dalam mendapatkan kekuasaan.

"Negeri ini butuh kejelasan 'kelamin' dari partai politik. PKS ini selalu berusaha menghadirkan etika dan moral dalam ranah politik," ujar Mardani.

Namun bukan berarti partai politik yang tadinya oposisi kemudian menyatakan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah adalah buruk.

Selama kebijakan tersebut didasarkan pada kepentingan masyarakat, itu pun baik adanya.

"Mencintai negeri ini, di dalam ataupun di luar pemerintahan, juga sama-sama baik kok," ujar Mardani.

"Namun yang jelas, kami (PKS) menyatakan, oposisi adalah posisi yang mulia dan kami siap berjuang. Kebijakan ini akan diputuskan juga di musyawarah Majelis Syuro," lanjut dia.

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Bubar

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jaksel, Jumat (28/6/2019).

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai."

Demikian Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

"Oleh karena itu mandat yang diberikan partai kepada beliau sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini dikembalikan kepada partai masing-masing," kata Muzani.

Setelah dibubarkan, lanjut Muzani, Prabowo menyerahkan keputusan dan pertimbangan terkait langkah-langkah politik ke partai masing-masing.

Ia menegaskan bahwa Prabowo tak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan partai ke depannya.

"Beliau menghormati semua dan mempersilakan kepada partai politik untuk mengambil keputusan dan langkah politiknya masing-masing," ucap Muzani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mardani Tegaskan, Indonesia Butuh Parpol yang "Kelaminnya" Jelas dan Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur

Baca: 8 Artis Ini Ditinggal Mati Pasangannya, Ada yang Baru Dua Tahun Menikah

Baca: Tantang Barbie Kumalasari Soal Berlian 30 Karat, Hotman Paris: Jika Benar, Aku Akan Sembah

Baca: 12 Manfaat Rutin Minum Rebusan Air Daun Salam: Obati Batuk, Diabetes hingga Turunkan Asam Urat

Follow Instagram Tribun Manado