Sidang Sengketa Pilpres

Soal DPT Siluman Kubu Prabowo-Sandi, Berikut Penjelasan Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam amar putusan tersebut hakim turut menjelaskan soal dalil pihak pemohon Pihak Prabowo-Sandi adanya indikasi DPT yang tidak wajar

Soal DPT Siluman Kubu Prabowo-Sandi, Berikut Penjelasan Hakim Mahkamah Konstitusi
TRIBUN/HO
Hakim Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) telah membacakan putusan sidang terkait sengketa Pemilihan Presiden ( Pilpres) 2019.

Dalam amar putusan tersebut hakim turut menjelaskan soal dalil pihak pemohon Pihak Prabowo-Sandi adanya indikasi DPT yang tidak wajar, yang oleh Pemohon disebut sebagai DPT siluman, sebanyak 17,5 juta.

Menurut Pemohon telah dilaporkan kepada termohon namun Termohon tidak mampu menjelaskan.

Bahkan pada 17 April 2019 (hari pemungutan suara) Termohon menambahkan 5,7 juta pemilih ke dalam Daftar
Pemilih Khusus (DPK) melalui PKPU Nomor 11 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2019. Jika DPT siluman dan DPK dijumlahkan akan menghasilkan 22.034.193 pemilih.

Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-155 berupa print out analisa data DPTHP-2 dan saksi bernama Agus Muhammad Maksum serta ahli bernama Jaswar Koto.

"Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon menyampaikan jawaban bahwa benar Pemohon pernah membuat Laporan terkait adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta pemilih berdasarkan Berita Acara bertanggal 1 Maret 2019 dan Berita Acara bertanggal 15 Maret 2019," ujar Hakim di Persidangan.

Baca: Tak Hanya Galih Ginanjar, Deretan Artis Ini Juga Pernah Bongkar Aib Mantan, Karier Nomor 4 Lenyap

Baca: Prabowo Rencanakan Konsultasi Jalur Hukum Lain, Jokowi Sebut Ini Hasil Final Putusan MK, Babak Baru?

Baca: Tak Sesukses Kariernya, Bisnis Kuliner 4 Artis Ini Tutup, Nomor 4 Malah Milik Chef Terkenal

Lebih lanjut Hakim MK menjelasakan laporan Pemohon terkait dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta tersebut sudah diselesaikan secara bersama-sama oleh Termohon, Pemohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu.

Termohon juga menjelaskan telah dilakukan 7 kali rapat koordinasi antara Termohon dengan Pemohon yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, 19 Desember 2018, 19 Februari 2019, 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019, dan 14 April 2019.

Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai adanya indikasi manipulatif terhadap penambahan 5,7 juta pemilih ke dalam DPK.

"Pemilih dalam DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan
KTP-el atau Surat Keterangan Perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain sejenis yang memiliki kewenangan untuk itu," ujar Hakim MK.

Halaman
123
Penulis: Reporter Online
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved