Penerimaan Siswa Baru

SIMAK Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Mengenai Kebijakan Zonasi

Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan k

SIMAK Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Mengenai Kebijakan Zonasi
TRIBUNJATIM.COM
Unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo menolak sistem zonasi PPDB, Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kebijakan zonasi tidak hanya digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja.

Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau agar pemerintah daerah dapat turut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi ini.

Mendikbud kembali menegaskan bahwa pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan.

"Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan jajarannya di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat," tambahnya.

Baca: Karena Kecelakaan Sepeda Motor Besar Putra Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali Berpulang

Baca: Foto Mesra Ayu Ting Ting dan Dedi Mulya Saat Liburan di Eropa, Benarkah Mereka Pacaran?

Baca: Pengawas Panti Jompo Aniaya Lansia, Paksa Minum Air Kencing dan Makan Cabai

Baca: Sengketa Pilpres 2019: Saksi Prabowo-Sandi Seret Nama Moeldoko, hingga Ungkap Kecurangan Polisi

Di masa mendatang, redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan menggunakan pendekatan zonasi, hal ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

Menurut Mendikbud, setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya. Rotasi guru di dalam zona menjadi keniscayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

"Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi," terangnya.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Mendikbud telah menerbitkan edaran bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait implementasi PPDB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.

Baca: KPU Sebut Gugatan BKN Paslon No 02 Prabowo-Sandi Tidak Jelas Hingga MK Tolak 16 Permohonan

Baca: UPDATE, Pengakuan Pelaku Pembunuhan Karyawati Mandiri Syariah, Bermula dari Rp.200 Ribu

Baca: Ada Info Pembukaan Pendaftaran CPNS Kemenag di Facebook, Ini Faktanya

Baca: Tahanan Kasus Curanmor Bikin Heboh di Rutan, Makan Kotorannya Sendiri Karena Ditakuti Makhluk Gaib

Halaman
1234
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved