Singgung Ranah Politik Indonesia, Prabowo: Pengkhianat Bangsa Ialah Elite yang Mencuri dari Rakyat

KSPI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, (Jabodetabek), dan Bekasi memastikan tidak akan menggelar long march dari Bundaran Patung Kuda ke Istana Negara, Jakarta Pusat pada perayaan May Day 2019 besok.

Hal tersebut dinyatakan Presiden KSPI Said Iqbal saat jumpa pers di sebuah hotel, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Said Iqbal menambahkan, KSPI Jabodetabek akan fokus pada penyelenggaraan May Day 2019 di Tenis Indoor Senayan.

"Mayday untuk wilayah Jabodetabek akan difokuskan, diselenggarakan di lapangan Tenis Indoor Senayan pada tanggal 1 Mei mulai pukul 10.00 (WIB)," jelasnya.

"Untuk May Day tahun ini, KSPI tidak menyelenggarakan long march ke Istana Negara dari titik kumpul Bundaran Patung Kuda, seperti biasanya," sambung Said Iqbal.

Said Iqbal tak menjelaskan secara detail, mengapa perayaan May Day tahun ini tanpa long march seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun, mereka tetap akan menggemakan tuntutan buruh mengenai penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, khususnya mengenai pengupahan.

Selain mengenai ketenagakerjaan, mereka juga menuntut pemerintah menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Dalam hal politik, KSPI yang diketahui mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, menginginkan Pemilu yang jujur dan adil.

Dalam perayaan tahun ini, Said Iqbal mengatakan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan datang dan memberikan orasi sekitar pukul 11.00.

"Saya baru dapat konfirmasi Bapak Prabowo juga akan datang dan memberikan orasi sekitar pukul sebelas atau duabelasan," beber Said Iqbal.

Meski begitu, Presiden KSPI Said Iqbal mengapresiasi langkah-langkah Presiden Jokowi yang mengakomodasi beberapa tuntutan buruh.

Beberapa langkah Presiden Jokowi yang diapresiasi tersebut di antaranya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, khususnya mengenai pengupahan.

"Saya apresiasi keputusan Presiden Jokowi yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, khususnya mengenai pengupahan," ucapnya.

"Walaupun isi revisinya kita belum tahu secara detail, kalau boleh saya menyarankan yang tentang pengupahan mohon hak buruh untuk ikut berunding jangan dikembalikan," tambah Said Iqbal.

Keputusan Presiden Jokowi yang juga diapresiasi tersebut adalah pembentukan desk atau unit khusus pidana perburuhan yang akan segera diuji coba di Polda Metro Jaya.

Menurutnya, keputusan tersebut sangat dibutuhkan para buruh, khususnya dalam sengketa pengupahan.

Said Iqbal mengaku selama ini bila para pekerja ingin memproses para majikan atau perusahaan yang tidak membayar upahnya, selalu dilempar ke Dinas Ketenagakerjaan.

"Saya dengar nanti Kapolri mau resmikan. Ini sangat membantu pekerja kalau upahnya enggak dibayar, bonusnya dan THR enggak dikasih sama majikan atau perusahaan. Selama ini kita lapor polisi dilempar ke Disnaker, di Disnaker enggak bisa ngapa-ngapain kita," papar Said Iqbal.

Said Iqbal menilai hal tersebut merupakan penegakan keadilan berdasarkan prinsip kesetaraan, bukan mau menakut-nakuti perusahaan atau majikan.

Sementara, puluhan ribu personel gabungan bakal diterjunkan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh (May Day).

Personel pengamanan tersebut bakal disebar di Istora Senayan dan Istana Negara.

"Kita fasilitasi pengamanannya di Istora Senayan dan Istana Negara berkaitan dengan May Day. Ada 1.500 personel gabungan di Istora Senayan dan 25.000 personel gabungan di Istana Negara," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di Polda Metro Jaya, Senin (29/4/2019).

Rencananya ada sekitar 30.000-40.000 buruh yang akan menggelar kegiatan di wilayah DKI Jakarta saat May Day.

Argo Yuwono memastikan tidak akan ada longmarch saat pelaksanaan May Day.

"Nantinya ada sekitar estimasi 30.000-40.000 buruh yang ada di berbagai lokasi untuk melaksanakan kegiatan, seperti kegiatan di Istana Negara untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Kemudian, ada juga kegiatan karnaval, mobil hias, dan bantuan sosial (bansos)," beber Argo Yuwono.

Baca: Prabowo Ingatkan Media untuk Berhati-hati: Kami Bukan Kambing yang Bisa Kau Atur-atur

Baca: Warga Tolak Turunkan Baliho Kemenangan Pilpres 02, Fadli Zon: Ini Adalah Sah dan Konstitusional

Tautan: http://wartakota.tribunnews.com/2019/05/01/prabowo-elite-kaya-karena-mencuri-dari-rakyat-namanya-pengkhianat-bangsa-dan-negara?page=all.