DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Hapus Kebijakan Terdahulu PBB-P2 oleh Ahok, Anies: Keadilan untuk Masyarakyat

Anies Baswedan lakukan penghapusan kebijakan terdahulu oleh mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Gubernur DKI Jakarta Hapus Kebijakan Terdahulu PBB-P2 oleh Ahok, Anies: Keadilan untuk Masyarakyat
tribun jateng
Ahok dan Anies Baswedan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) untuk warga yang memiliki rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari Rp 1 miliar, akan berakhir tahun ini.

Terhitung tahun depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal kembali membebankan pajak kepada setiap rumah warga.

Keputusan tersebut berlaku sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 tahun 2018 tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa, rusunami, dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar.

Sehingga, peraturan tersebut secara langsung menganulir kebijakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tertuang dalam Pergub Nomor 259 Tahun 2015.

Dalam kebijakan itu, Anies Baswedan menetapkan batas waktu kebijakan Ahok sampai akhir tahun 2018, sebelum akhirnya seluruh warga Ibu Kota yang memiliki tanah maupun bangunan kurang dari Rp 1 miliar, wajib membayar PBB-P2 pada 2020 mendatang.

Baca: Jusuf Kalla Sarankan Pemilu Serentak Dievaluasi, Banyak Petugas KPPS Meninggal, Sulut 4 Orang

Anies Baswedan mengaku keputusan tersebut merujuk pada keadilan terhadap seluruh warga Ibu Kota.

Sebab, diketahui banyak rumah tinggal yang nilainya kurang dari Rp 1 miliar justru berubah menjadi tempat komersial, seperti rumah indekos atau kontrakan.

Oleh karena itu, batas waktu pemberlakuan Pergub Nomor 25 Tahun 2018 baru akan dilakukan pada tahun 2020, setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi nilai pajak dari permukiman dan gedung di wilayah di Ibu Kota.

"Itu berakhir di tahun ini. Kita akan kaji, data ulang yang ada di DKI Jakarta. Jadi banyak sekali informasi tentang bangunan kita yang tidak akurat," terangnya kepada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Pendataan permukiman tersebut diyakininya bakal menggambarkan perubahan wilayah komersial, sehingga rumah yang dijadikan tempat usaha tetap akan dibebankan pajak walau memilki NJOP kurang dari Rp 1 miliar.

Halaman
1234
Editor: Frandi Piring
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved