RUPS Pertahankan Direksi-Komisaris BSG: Begini Kata Olly soal Pembagian Dividen

Dua nama itu, Nurlan Darise dan Syafrudin Mosi'i. Nama pertama mantan Asisten II Sekda Provinsi Gorontalo dan nama kedua adalah auditor utama BPK RI. Meskipun begitu, kata Habibie, pihaknya perlu meninjau apakah dua nama itu memenuhi syarat. "Salah satunya mengacu PP 54 tahun 2017, calon komisaris BUMN atau BUMN tak boleh lewat 60 tahun. Kalau oke kita usulkan," ujarnya.

Ia berharap BSG makin baik. Upaya ke arah itu, menurut politisi Partai Golkar itu, BSG harus dikelola kalangan profesional. "Apa yang jalan selama ini sudah bagus. Bank SulutGo harus dikelola orang perbankan. Jangan politisi," katanya.
Bupati Minahasa Roy Roring tetap setia bersama BSG.

"BSG bank milik kita, jadi harus didukung. Kalau mengkhianati BSG berarti menyakiti pendiri-pendiri BSG, saya dukung," kata Roring.
Olly didampingi Wagub Steven Kandou dan Sekprov Edwin hadiri RUPS. Menurut Komisaris Utama BSG Sanny Parengkuan, agenda pertama penyampaian laporan tahunan kinerja tahun 2018 oleh direksi. "Termasuk membahas soal pembagian dividen untuk para pesaham," kata Parengkuan.

Selanjutnya, RUPS Luar Biasa (LB) untuk pengisian lowong jabatan salah satu komisaris. Jabatan itu lowong setelah pejabat sebelumnya, Rustam Akili mengundurkan diri karena maju di Pileg 2019. "Karena ada komisaris yang mengundurkan diri, harus diisi demi kesinambungan organisasi," ujar Sanny. Rustam adalah komisaris yang menjadi representasi pemegang saham dari Gorontalo. RUPS sempat tegang saat siang. Suasana mencair kembali saat semua peserta rapat makan cokelat bersama.

Pemprov Gorontalo Suntik Rp 7,5 M

Pemprov Gorontalo menambah nilai penyertaan modal atau jumlah sahamnya di Bank SulutGo. Gubernur Gorontalo, Ruslie Habibie memastikan, tahun ini, pihaknya akan menambah Rp 7,5 miliar.

"Sudah diputuskan kami tambah agar saham kami tak terdelusi. Sebab pesaham lain juga bakal menambah," ujarnya.
Selain itu, kata Habibie, sebagai Gubernur Gorontalo, ia mendorong para bupati pesaham untuk menambah nilai penyertaan modal di BSG. "Kami meminta ditambah karena jika saham naik tentu akan menambah nilai dividen. Baik bagi daerah," katanya.

Seluruh pemda di Provinsi Gorontalo memiliki saham sekitar 19 persen di BSG. Rinciannya, Pemprov Gorontalo memiliki 3,01 persen, Pemkab Gorontalo ada 3 sebesar 17 persen dan Pemkab Pohuwato 2,14 persen.

Kemudian Pemkot Gorontalo 1,72 persen, Pemkab Gorontalo Utara 1,62 persen dan Pemkab Bone Bolango 0,86 persen.
RUPS tahunan masuk ke jeda istirahat. Para pemegang saham menyempatkan rehat sejenak. Bupati Boltim Sehan Landjar dan Bupati Mitra James Sumendap pun terlibat cengkrama santai.

Kedua kepala daerah ini saling canda dan mengeluarkan unek-unek. Keduanya bahkan kompak belum memegang dokumen soal kinerja BSG di 2018. "Ini kan sama dengan kalau di dewan pegang buku APBD," ujar Sumendap.

Di satu momen keduanya kemudian saling tos tangan, kemudian saling teriak. "Rombak," ujar keduannya susul menyusul. Sehan tak merinci maksud kata rombak itu. Isu rombak direksi dan komisaris yang mencuat saat RUPS.

Sehan hanya memberi penjelasan umum soal kinerja BSG di 2018. "RUPS masalah pertanggungjawaban kinerja 2018 . Kami meminta penjelasan kenapa target dipasang tidak capai," kata Sehan.

Target tak dicapai misalnya laba, penurunan kredit bermasalah, net performing loan (NPL) dijaga. "NPL lalu 1,8 persen sekarang naik 4 persen. Di posisi 5 persen itu tidak sehat, ini mendekati itu," kata dia. Target laba bersih pun cuma 80 persen hanya Rp 159 miliar, masalah kredit macet dan kredit dalam pengawasan. Diragukan presentase kredit meningkat.

Ia menyorot soal kredit konsumtif masih mendominasi hingga 89 persen, sementara kredit produktif 9 persen. "Direksi dan komisaris main di posisi safety, jangan begitu minimal berimbang," kata dia.

RUPS akan mengevaluasi, ia sendiri belum ambil simpulkan. Dinilai ada di pengelolaan atau pengawasan. "Kita belum pada kesimpulan, kita dengar pemaparan dirut tentang progres kenapa rata-rata target tidak capai," ungkap dia. Jika rasional penjelasan dirut, apa bisa diterima dan tidak diterima akan berefek ke RUPS luar biasa. Jika ke RUPS luar biasa maka akan mempengaruhi tak hanya direksi tapi juga komisaris.