BPD Bungko Ajukan Surat Ketiga, Permohonan Berkas kepada Sangadi terkait Pengelolaan Anggaran

BPD Bungko Ajukan Surat Ketiga, Permohonan Berkas kepada Sangadi terkait Pengelolaan Anggaran

Penulis: Handhika Dawangi | Editor: Aldi Ponge
TRIBUNMANADO/HANDHIKA DAWANGI
BPD Bungko Ajukan Surat Ketiga 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Selasa (29/01/2019) pagi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bungko  melayangkan surat ketiga kepada sangadi dengan tembusan kepada Inspektorat terkait permintaan berkas anggaran desa.

Berkas yang diminta yakni mengenai klarifikasi dan penjelasan serta pertanggungjawaban sangadi terkait pengelolaan anggaran desa.

"Sudah surat yang ketiga yang kita layangkan," ujar Muri Gonibala Wakil Ketua BPD Bungko kepada Tribun Manado.

Baca: Kadis Disperdagkop UMK Kotamobagu Herman Aray Akan Rolling Penagih Retribusi di Pasar

Baca: Di Hadapan Hakim, Anggota Polres Kotamobagu Menyesal Bikin STNK Palsu

Dokumen-dokumen yang diminta yakni RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan Realisasi APBDes Tahun 2016, Perdes APBDes perubahan dan Realisasi APBDes tahun 2018, LKPPD tahun 2016 sampai 2018, dokumen penjualan dan penghapusan aset desa khususnya tanah kas Desa Dusun II, sebagian lapangan olahraga dusun I dan sebagian jalan PPIP serta pembelian atau penambahan lokasi lapangan olahraga yang baru.

Selain itu BPD juga meminta klarifikasi tentang pajak yang telah dipotong atau dipungut dan atau belum disetor ke kas negara sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan surat dari KPP Pratama Kotamobagu Nomor : S-23792/WPJ.16/KP.07/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang terindikasi merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.

Pertanggungjawaban sangadi tentang dana penyertaan modal BUMDES tahun 2015 sejumlah Rp 30.000.000, tahun 2017 sejumlah Rp 80.000.000 yang tidak diserahkan kepada pengurus BUMDES tetapi dikelola oleh sangadi dan sekdes.

Pertanggungjawaban sangadi tentang tidak dapat mencairkan anggaran alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah tahap 4 tahun 2018 yang tertata dalam APBDes tahun 2018 sehingga Desa Bungko dirugikan sejumlah  Rp 690.087.000.

"Tidak ada input laporan pajak di 2016 dan 2017. Pajak di 2017 tidak dibayarkan. Inspektorat mengatakan hanya kesalahan administrasi. Jika demikian seharusnya pajak dibayarkan," ujar Muri.

Baca: PPK Kotamobagu Belajar Menyusun Laporan Keuangan

Baca: Warga Kotamobagu Senang Akan Ada Bimbel Soal Tes Pembuatan SIM

BPD meminta pertanggungjawaban sangadi tentang kegiatan pembangunan SPAL terpusat skala komunal domestik beserta SR di Desa Bungko Dusun II yang bersumber dari DAK penugasan tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp 514.000.000 yang dikerjakan oleh KSM Motobatu, sesuai SK sangadi Nomor 07 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 yang batas pelaksanaannya sampai 31 Desember 2018 dan sampai sekarang belum selesai.

Muri juga mengatakan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa. Kasus ini sejak 2017, berdasarkan laporan masyarakat.

"Kami BPD menginginkan keterbukaan, transparansi dari sangadi terkait anggaran," ujar Muri. 
Terkait laporan dugaan penyalahgunaan dandes Bungko, Kejari Kotamobagu telah meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari inspektorat.

Inspektorat Kota Kotamobagu belum menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (dandes) Desa Bungko kepada Kejari.

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved