Hasto akan Balas Pujian Gubernur DKI Soal Pemberian Sertifikat Gratis dari Presiden Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespon pujian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto berjanji akan membalas pujian Anies itu. Sebab, jauh lebih baik bersikap jujur mengapresiasi Jokowi dibanding mengeluarkan hal kurang positif.

Diketahui, salah satu yang dipuji Anies adalah keberhasilan Jokowi ketika membagikan 30 ribu sertifikat tanah untuk warga di Jakarta Pusat.

Hasto mengatakan memang menjadi satu budaya yang baik jika antarsesama pemimpin itu  jujur saling mengapresiasi.

Hal itu disampaikan Hasto di sela Safari Kebangsaan V di Situbondo, Jawa Timur, Minggu (27/1/2019).

Baca: Seorang Kakak Perkosa Adik Kandungnya di Luwu Usai Memetik Cabai

Baca: Ini Manfaat Lain dari Kopi Selain Mengahangatkan Badan, Simak Penjelasannya

Baca: Dandim Bitung Gelar Cakalang Bicycle Club (CBC)

 "Ya nanti kami puji juga Pak Anies," kata Hasto.

Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini akan tetap berfikir positif meski asa sejumlah pihak yang menyebut pujian Anies itu hanya basa-basi politik semata.

Ia menegaskan bahwa kalaupun basa-basi, pujian itu tidak masalah. Karena memuji adalah hal positif.

"Ya kalau basa-basi, kalau itu memuji, ya itu tidak apa-apa, dan itu positif. Saling berpikir positif saja, saling mengapresiasi itu suatu hal yang sangat baik," ungkapnya.

Ia mengingatkan semua pihak agar jangan sampai menutup mata hati sehingga tidak bisa melihat keberhasilan Jokowi. Padahal, rakyat melihat Jokowi sangat berhasil.

Baca: Polres Tomohon Lakukan Operasi Cipta Kondisi

Baca: Norman Kamaru Dinobatkan Sebagai Orang Tercerdas di Dunia, Ada Nama Michael Jackson dan Einstein

Baca: Motivasi Dari Liliyana Natsir di Lapangan akan Selalu Dikenang Tontowi Ahmad

"Di era pemerintahan Jokowi, sejumlah pasar tradisional dibangun. Lalu puluhan juta rakyat menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Rakyat bisa merasakan," terangnya.

Hasto mengingatkan, jangan sampai karena ambisi politik lalu diluncurkanlah hoaks, fitnah yang menutup mata hati untuk tidak berani mengakui.

"Akhirnya menggunakan hoaks sekali lagi karena tidak punya program dan kepemimpinan seperti Pak Jokowi," jelasnya.

Dikabarkan, Anies menyampaikan pujian saat mendampingi Jokowi membagikan 30 ribu sertifikat tanah di Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019)  siang.

Anies menilai program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) nyata dirasakan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengebut reforma agraria melalui bagi-bagi sertifikat tanah. Sabtu (26/1/2019) kini giliran warga DKI Jakarta.

Berlokasi di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jokowi akan membagikan sertifikat secara simbolik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan pemberian sertifikat tanah memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat ke depannya.

"Ini supaya bapak ibu senang ada kepastian hukum terhadap tanah bapak ibu sekarang," kata Sofyan di Lapangan Bola Arcici, Jakarta Pusat,.

Sofyan menjelaskan, kemudahan bagi masyarakat ke depannya dalam hal meminjam pembiayaan demi kegiatan yang produktif. Selain itu, Sofyan mengingatkan masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah menghitung kembali jika ingin menjaminkan sertifikat tanah untuk pinjam uang ke bank.

"Pinjam uang dengan jaminkan sertifikat boleh, tapi harus hati-hati. Utang bisa jadi jebakan batman. Bapak nggak bisa bayar pinjaman, tanahnya di lelang, sertifikatnya hilang" jelas dia.

"Dihitung betul ada manfaatnya apa nggak, bisa bayar bunga tidak. Kalau bisa silakan, pinjaman untuk kegiatan yang produktif," tambah dia.

Sebagai informasi, pemerintah tengah mengebut program reformasi agraria melalui sertifikat tanah. Presiden Jokowi mengimbau warga untuk melapor jika ada pungutan liar alias pungli.

"Ya dilaporkan saja kalau memang ada itu. Tapi memang di kelurahan itu ada dipungut, misalnya untuk patok. Dipungut untuk biaya-biaya di kelurahan. Bukan di BPN. Kalau di BPN laporkan. Itu saja," ujar Jokowi saat kunjungan kerja ke Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/1/2019)