Dikabarkan tak Setuju Gelar Adat ke Jokowi, Syarwan Hamid akan Kembalikan Gelar Adat ke LAM Riau

"Kami besok (Selasa) bertemu dengan pak Badar Ali sebelum pengembalian gelar di LAM, "jelas Syafrudin Sa'an.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Tokoh Melayu Riau, Syarwan Hamid tetap teguh dengan pendiriannya untuk menanggalkan gelar adat "Datuk Lela Seri Negara" jika LAM Riau tetap memberikan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo.

Syarwan Hamid mengatakan, hal itu merupakan bentuk nyata dirinya dalam mempertahankan marwah Melayu Riau.

Syarwan Hamid menuturkan bukan dia saja tokoh Riau yang keberatan dengan sikap pengurus LAM Riau itu.

"Sebenarnya bukan saya saja tokoh Riau yang keberatan atas sikap pengurus LAM Riau. Banyak mereka hubungi saya melalui pesan Wahatsapp, semuanya keberatan," ujar Syarwan sebelumnya.

Syarwan Hamid juga mengaku berat untuk menanggalkan gelar adatnya tersebut.

Namun ia menganggap, hal itu merupakan harga yang harus ia bayar demi mempertahankan marwah Melayu Riau.

"Saya berjuang mendapatkan gelar adat tersebut tidak mudah. Banyak perjuangan di situ, salah satunya adalah memekarkan 7 kabupaten menjadi 12 kabupaten di Riau," ungkapnya.

Sebenarnya kata Syarwan Hamid, ia tak mempermasalahkan LAM Riau memberikan gelar terhadap Presiden Joko Widodo.

Namun, tidak pada saat musim politik seperti saat ini.

"Kenapa tidak pada tahun lalu, kesannya kan jadi berbeda. Apa tanggapan masyarakat Melayu Riau nanti," ujar Syarwan Hamid.

Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau hingga, Minggu (16/12/2018) mengaku belum menerima pengembalian gelar adat yang sebelumnya disematkan kepada Tokoh Melayu Riau, Letje TNI (Purn) Syarwan Hamid.

"Sampai hari ini belum, tapi kita tidak ada masalah. Itu kembali ke Pak Syarwan lah. Kalau memang mau dipulangkannya ya kita sambut, tidak bisa menahan, kita kan hidup di zaman demokrasi, semua orang pilihan, pendapat, jadi saling menghormati saja," kata Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Syahril Abubakar, Minggu (16/12/2018).

"Kalau dia (Syarwan Hamid) tidak suka LAM memberikan gelar adat kepada Pak Jokowi, apa sebabnya, kita kan sudah berikan alasan, ada 6 poin yang sudah kita sampaikan," imbuhnya.

Namun jika pemberikan gelar tersebut dihubungkan dengan politik, maka kata Syahril tidak akan ada titik temunya.

Sebab pihaknya memberikan gelar tersebut dari sisi adat.

"Seperti persoalan tanah ulayat yang dikembalikan ke masyarakat dan bisa disertifikatkan, kemudian penataan kebun-kebun sawit di Riau dan sejak beberapa tahun inikan bencana asap di Riau tidak ada lagi. Kemudian Blok Rokan kan sudah kembali ke tangan kita, soal CPP blok tahun 2020 pertamina tidak ikut lagi, 100 persen Pemda yang punya, embarkasi haji tahun depan sudah beroperasi. Itu yang meneken perpres dan inpresnya kan presiden. Jadi apa salah, jadi apalagi, kan itu yang kita tuntut selama ini," katanya.

Syahril mengungkapkan, pemberian gelar adat kepada Jokowi sudah diputuskan melalui mekanisme yang ada.

Sehingga tidak ada lagi yang menurut dia ada aturan yang dilanggar.

Pemberian gelar adat kepada Jokowi sudah diputuskan melalui keputuan bersama yang melibatkan seluruh pengurus LAM Riau, baik yang duduk sebagai pengurus Majelis Kerapatan Adat (MKA) mau di DPH.

"Yang mewakili masyarakat Melayu di Riau hari ini adalah mereka yang duduk di pengurus LAM Riau. Menyangkut dengan pemberian gelar adat, maka MKA yang mengambil sikap," ujarnya.

Lebih lanjut Syahril mengatakan, pemberian gelar adat kepada kepala negara, bukan hanya diberikan kepada Presiden Jokowi saja.

Namun Presiden keenam Susilo Bambang Yudoyono (SBY) juga pernah menerima gelar adat dari LAM Riau.

"Pak SBY juga kami berikan gelar adat, Pak Hamengkubuwono juga diberikan gelar adat, dan itukan semua ditolak oleh Pak Sarwan, jadi kalau sekarang ditolak lagi kami memberikan gelar adat kepada Pak Jokowi ya silahkan saja," katanya.

Pihaknya siap mempertanggungjawabkan pemberian gelar adat kepada Jokowi tersebut saat Musyawarah Besar (Mubes) nanti.

Jika salah, pihaknya siap menerima penolakan pertanggungjawaban yang nanti disampaikan oleh pengurus LAM.

"Semua ada mekanismenya, kalau kami salah langkah tolak saat Mubes nanti. Yang jelas kita sudah bicarakan dengan LAM kabupaten Kota dan sudah diputuskan oleh MKA, jadi apa lagi, rasa saya tidak ada yang salah," pungkasnya.

LAM Riau: Kalau Mau Kembalikan Akan Kami Terima

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Syahril Abubakar mengakui sudah sempat dihubungi perwakilan Syarwan Hamid.

Syahril dihubungi terkait rencana Syarwan Hamid mengembalikan gelar adat ke LAM Riau. 

Syarwan Hamid tetap teguh dengan pendiriannya untuk menanggalkan gelar adat "Datuk Lela Seri Negara" jika LAM Riau tetap memberikan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami sudah dikasih tahu dan ada utusannya sudah datang menyampaikan akan balikkan gelar ke LAM. Ya kalau mau kembalikan akan kami terima, "ujar Syahril Abubakar.

Menurut Syahril untuk prosesi pengembalian gelar adat di LAM sendiri dalam aturannya tidak ada.

Kecuali orang yang melanggar hukum dan gelar adatnya dicabut karena kesalahannya tersebut.

"Kalau kami melihat jika tidak siap menyandang (Gelar adat) ya tak apalah dibalikkan. Tidak mungkin kita paksa Pak Syarwan pikul gelar itu, "jelas Syahril Abubakar.

Syahril Abubakar juga menambahkan jika ancaman Syarwan Hamid akan kembalikan gelar adat ini bukan pertama kali.

Namun sudah berulang.

Hanya saja tidak dikembalikan dan hanya ancaman saja.

"Pak Syarwan juga pernah menolak untuk pemberian gelar kepada Pak Hamengkubuwono dan Pak SBY, tapi hanya ancaman,"ujarnya.

Syahril Abubakar juga menambahkan jika semuanya ditolak dan salah maka siapa lagi yang harus diikuti dan jadi panutan sebagai pemimpin.

"Hamengkubuwono dan SBY ditolak Pak Jokowi juga salah siapa lagi kita mau ikuti. Kalau nggak mau menghormati Presiden mau apa lagi kita berbangsa ini, "jelas Syahril Abubakar.

Namun demikian Syahril tidak akan persoalkan rencana pengembalian gelar adat Syarwan Hamid tersebut karena bagi dia apa yang dilakukannya sudah pada tempatnya dan untuk kepentingan masyarakat.

"Coba tanya Pak Syarwan siapa yang tidak mau Riau maju. Apakah salah LAM kalau salah saya siap mundur. Makanya tinggal di Riau biar merasakan tidak ada asap lagi perjuangan pemerintah pusat, "jelas Syahril Abubakar.

Syahril juga menambahkan sekarang ini pihaknya di LAM orang paling berbahagia karena amanah yang diberikan kepada mereka bisa sampaikan ke pemerintah pusat dan terealisasi disaat kepemimpinan Jokowi.

"Kita tidak berbicara tim sukses tapi menghargai Pak Presiden atas perhatiannya bagi Riau. Kita ini masyarakat adat dan wajar kita hormati dan beri penghargaan pada Presiden Jokowi,"jelas Syahril.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Tokoh Melayu Riau, Syarwan Hamid tetap teguh dengan pendiriannya untuk menanggalkan gelar adat "Datuk Lela Seri Negara" jika LAM Riau tetap memberikan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo.

Syarwan Hamid mengatakan, hal itu merupakan bentuk nyata dirinya dalam mempertahankan marwah Melayu Riau.

Syarwan Hamid menuturkan bukan dia saja tokoh Riau yang keberatan dengan sikap pengurus LAM Riau itu.

"Sebenarnya bukan saya saja tokoh Riau yang keberatan atas sikap pengurus LAM Riau. Banyak mereka hubungi saya melalui pesan Wahatsapp, semuanya keberatan," ujar Syarwan sebelumnya.

Syarwan Hamid juga mengaku berat untuk menanggalkan gelar adatnya tersebut.

Namun ia menganggap, hal itu merupakan harga yang harus ia bayar demi mempertahankan marwah Melayu Riau.

"Saya berjuang mendapatkan gelar adat tersebut tidak mudah. Banyak perjuangan di situ, salah satunya adalah memekarkan 7 kabupaten menjadi 15 kabupaten di Riau," ungkapnya.

Sebenarnya kata Syarwan Hamid, ia tak mempermasalahkan LAM Riau memberikan gelar terhadap Presiden Joko Widodo.

Namun, tidak pada saat musim politik seperti saat ini.

"Kenapa tidak pada tahun lalu, kesannya kan jadi berbeda. Apa tanggapan masyarakat Melayu Riau nanti," ujar Syarwan Hamid. (*)

TONTON JUGA:

TAUTAN TAUTAN:  http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/18/syarwan-hamid-akan-dikawal-ratusan-orang-kembalikan-gelar-adat-ke-lam-riau?page=all