PGI Setuju Grace Tolak Perda Agama, NU Sulut: Kita Jaga Kedamaian

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Peraturan daerah (perda) agama ramai dibicarakan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam pernyataan politiknya menegaskan, PSI tidak akan mendukung perda keagamaan seperti Perda Syariah atau Perda Injil. Pernyataan Grace menuai kontroversi. Bahkan, sampai berujung ke laporan polisi dugaan penistaan agama.

Ketua PSI Sulut, Melky Pangemanan mempertanyakan tudingan penistaan agama terhadap Grace. "Pelaporan itu aneh, jika PSI tidak mendukung perda agama itu bukanlah penistaan," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Minggu (18/11/2018).

Pangemanan justru mempertanyakan rasa kebangsaan para pelapor. Menurut Pangemanan, pihaknya hanya ingin menjaga toleransi di Indonesia. "Kami justru menjaga toleransi, agar toleransi tetap hidup kita tidak boleh bersikap toleran pada kaum intoleran. Perda berbasis agama yang diskriminatif tidak boleh ditoleransi," ujar Pangemanan.

Lebih lanjut, dikatakannya, pelaporan dengan tuduhan penistaan agama kepada Grace adalah ujian bagi prinsip hukum dan demokrasi yang dianut Indonesia. Ia berharap agar tidak ada lagi tumbal seperti Ahok, Basuki Tjahja Purnama.
"Ini adalah ujian, dulu peradilan hukum kalah dengan kekuatan politik dan desakan massa lewat demonstrasi yang melibatkan kaum radikal dan intoleran. Semoga kejadian yang menimpa Ahok jangan terulang," ujarnya.

Penggumpalan identitas, khususnya mengenai primordialisme agama, sedang meningkat di negeri ini. Kondisi tersebut tentu mengancam kebhinnekaan yang ada di Indonesia.
Atas fakta tersebut, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Albertus Patty menanggapi positif sikap politik Grace yang menolak kehadiran Perda Syariah dan Injil.

"Menurut saya, pernyataan Grace itu harus dilihat dalam konteks keprihatinan dia dan teman-teman PSI serta sebagian besar warga bangsa ini yang merasa terancam oleh kecenderungan meningkatnya penggumpalan identitas. Primordialisme agama," ujarnya, Sabtu (17/11/2018).

Albertus menilai Grace ingin mengkritik para politisi yang tega menggunakan isu politik identitas dalam meraih kekuasaan. Mantan presenter itu, sambungnya, tidak ingin ketegangan antarkelompok di negeri ini meningkat.

"Kritik Grace ditujukan kepada para politisi yang demi meraih kekuasaan jangka pendek, tega menggunakan isu-isu primordialisme agama. Ini bukan saja bisa menghancurkan kohesi sosial bangsa kita, tetapi juga menciptakan diskriminasi," sambungnya.

Senada dengan Grace, Albertus juga menilai tidak sedikit dari para politisi yang mulai abai dengan kebhinnekaan dan memaksakan aturan untuk kelompok tertentu.

Mantan Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow mengatakan, perda agama seperti berlandaskan Injil tidak dapat dijadikan landasan hukum. Injil menyangkut moral.

Demikian disampaikan aktivis lintas agama ini. Menurutnya, Injil adalah hukum moral bukan hukum positif yang dapat dijadikan acuan untuk membuat peraturan.

"Jadi Injil itu memang hukumnya hanya hukum moral saja, dia enggak bisa jadi hukum positif," ujar Jeirry, Sabtu (17/11/2018). Ia menjelaskan, selama ini umat Kristen juga tidak mengenal istilah Perda Injil.

Pihaknya pun menghargai penolakan PSI terkait perda agama, yang dinilai sebagai platform dan agenda partai. "Iya saya kira itu kan agenda atau platform partai mereka ya, dan saya kira sah-sah saja. Bagi kami memang kan apa kami tidak mengenal adanya perda Injil," ujar Jeirry.

Ketua Nahdatul Ulama (NU) Sulut, Sya'ban Mauludin enggan mengomentari banyak soal polemik ucapan Ketua PSI Grace Natalie mengenai perda agama.

Syaban menyatakan, sudah ada stetmen resmi dari PBNU Pusat. "Itu berlaku secara linier," kata dia. Dikatakan Syaban, masalah tersebut sudah diklarifikasi oleh PSI. Ia mengimbau agar tak ada lagi kegaduhan. "Yang utama adalah kita menjaga kedamaian," kata dia.