Belum Terima Arahan Akomodir Napi Korupsi, Dareho Sebut KPU Tak akan Berani Lakukan Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Manado, Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - KPU akan mengakomodir eks narapidana korupsi di pemilihan kegiatan 2019.

Upaya itu, bisa dilakukan dengan merevisi peraturan KPU.

Belakangan muncul usulan eks narapidana korupsi ditandai khusus di kertas suara.

Usulan itu mendapat kecaman, dari Dharmawati Dareho, salah seorang eks narapidana korupsi yang nyaleg di DPRD Kota Manado

"Usulan itu sadis, tidak ada kesamaan didalam hukum sangat melanggar asas hukum, Equality before the law," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Selasa (18/09/2018).

Dalam masyarakat sosial , kebudayaan dan ekonomi tidak bisa ada perbedaan.

"Itu usulan sesat dan tidak manusiawi, mereka yang tidak mantan sudah menciptakan dirinya sebagai malaikat," kata dia.

Tapi ia yakin usulan itu akan ditolak KPU

"Coba saja tandai persoalan tidak akan berhenti, yang tandai menggali kuburan hukum bagi dirinya.
Dan saya yakin KPU tidak akan berani, mereka masih waras dan paham hukum," ujar dia.

Ia meminta KPU segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung soal aturan PKPU yang melarang eks narapidana Korupsi untuk ikut pencalonan.

Tindaklanjut dimaksud dengan mengeluarkan Daftar Calon Tetap yang berisi nama-nama yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Herry Kereh, Mantan terpidana korupsi yang lain mengatakan, usulan menandai eks narapidana korupsi

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

"Itulah yang menjadi asas-asas pelaksanaan pemilu yang kemudian disingkat Luber dan Jurdil. Kalau ditandai berarti tidak lagi adil," kata dia.