Inilah 5 Fakta Gempa Lombok, Kunjungan JK hingga Perdebatan Status

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gempa telah bertubi-tubi menghantam Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya, kurang lebih 36.000 rumah rusak berat. Angka ini belum termasuk gempa magnitude 6,9 pada Minggu (19/8/2018).

Selain itu, Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla tiba di Lombok dan memberi semangat kepada korban untuk bangkit pasca gempa.

Perdebatan para politisi yang meributkan status bencana di Lombok juga mencuat akhir-akhir ini. Mereka mempersoalkan apakah bencana gempa Lombok merupakan bencana nasional atau daerah.  

Berikut fakta-fakta yang terungkap pada hari ini di Kompas.com

1. 36.000 rumah rusak berat pasca gempa melanda Lombok

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebut sebanyak 36.000 rumah rusak berat akibat gempa bumi yang terjadi beberapa kali di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ia menyatakan, data tersebut belum termasuk kerusakan bangunan menyusul gempa bermagnitudo 6,9 terjadi pada Minggu 19 Agustus 2018 malam.

"Yang sebelum gempa tadi malam ini di bawah kordinasi Dirjen Cipta Karya ada sekitar 36.000 yang rusak berat, sebelum tadi malam gempa," kata Basuki di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).

Ia juga menyebut ada lebih dari 140 sekolah, kemudian fasilitas umum seperti Rumah Sakit maupun pasar yang terdampak akibat 4 gempa bumi signifikan yang melanda pulau dengan julukan 1000 masjid itu.

2. Status bencana Lombok menjadi perdebatan politisi

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan, masih banyak pihak yang salah kaprah terhadap status bencana nasional.

"Banyak pihak yang tidak paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana," ujar Sutopo dalam keterangan persnya, Senin (20/8/2018).

Gempa di Lombok memang tidak berstatus bencana nasional, namun bencana daerah. Namun, hingga saat ini penanganannya menggunakan sumber daya nasional.