Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sri Mulyani: Pidato Ketua MPR soal Utang Menyesatkan

Pidato Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menuai kontroversi. Menteri Keuangan, Sri Mulyani merespon pidato

Editor: Lodie_Tombeg
YOUTUBE
Menkeu Sri Mulyani 

Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri.

Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang. Hasilnya?

Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi "investment grade" dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016.

Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

7. APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri.

Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.

Rupiah
Rupiah (kontan)

Utang jatuh tempo Rp 409 triliun tahun depan

Sri Mulyani Indrawati menyebut, besaran utang jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh pemerintah pada tahun depan mencapai Rp 409 triliun.

Ia mengatakan, jumlah utang tersebut cukup besar sehingga anggaran di tahun depan memiliki tantangan yang cukup berat.

“Tahun depan mungkin yang agak berat adalah karena banyak utang masa lalu yang jatuh temponya cukup tinggi di 2019.

Ini yang mungkin nanti akan menimbulkan kemampuan kita untuk melakukan revolving terhadap utang yang jatuh tempo. Nilainya Rp 409 triliun,” kata Sri Mulyani di kawasan GBK, Kamis lalu.

Menilik ke dalam nota keuangan RAPBN 2019, ada empat strategi yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk menutup utang jatuh tempo.

Pertama, mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas.

 
Kedua, memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah–panjang dan tingkat bunga tetap. Ketiga, melakukan manajemen utang (liability management) melalui mekanisme pembelian kembali (buyback) dan/atau debt switch. Keempat, memanfaatkan instrumen lindung nilai.

Sri Mulyani bilang, meski demikian, pemerintah akan berusaha menjaga rasio utang di bawah 30% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Utang kita akan dijaga supaya tetap sustainable dari sisi fiskalnya, dan akan di kisaran di bawah 30%. Tahun depan ada di 29,8%. Rasio utang terhadap GDP kita itu termasuk yang rendah di dunia," kata dia.

Meski utang jatuh tempo terbilang besar, pada tahun depan pemerintah menargetkan untuk mengendalikan tambahan utang.

Halaman
1234
Sumber: Kontan
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved