896 Kasus Pelanggaran terhadap Anak, Arist Merdeka Sirait: 16 Persen Kekerasan Seksual 

Sebaran anak usia di bawah 12 tahun sebagai tersangka tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan fisik

896 Kasus Pelanggaran terhadap Anak, Arist Merdeka Sirait: 16 Persen Kekerasan Seksual 
Ist
Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebaran anak usia di bawah 12 tahun sebagai tersangka tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan fisik di Indonesia terus saja meningkat.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum (Ketum) Komnas Perlindungan Anak (PA) Indonesia, Arist Merdeka Sirait kepada tribunmanado.co.id. 

Katanya, tersangka yang menjadi kekerasan seksual bukan hanya dilakukan oleh anak secara sendiri-sendiri tetapi juga dilakukan secara bergerombol.

Katanya, dari pusat data dan informadi Komnas Anak, di usia itu para tersangka maupun korban kejahatan seksual terhadap anak pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan.

"Jika dibandingkan dengan laporan 2017, para tersangka tindak pidana kekerasan seksual 2018 yakni Januari sampai Juni, pusat data dan informasi Komnas Anak melaporkan bahwa dari 896 kasus pelanggaran terhadap anak di tahun 2018, ditemukan 16 persen tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan fisik itu justru dilakukan oleh anak-anak berusia masih di bawah 12 tahun," jelas Sirait saat menghubungi tribunmanado.co.id Kamis (09/08/2018).

"Angka ini terus meningkat jika dibanding tahun 2017 dimana dari 2.726 kasus pelanggaran hak anak ditahun 2017. Ditemukan kasus sedikitnya 14 persen yang mana tersangka kejahatan kekerasan atau tindak pidana kekerasan seksual dan fisik itu dilakukan oleh anak-anak berusia di bawah 14 tahun," terang dia.

Lebih jelas, kata Arist, pada umumnya terjadinya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak akibat dorongan dari hawa nafsu dari hasil menonton tayangan pornografi.

"Mereka melakukan tindakan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terinspirasi dari tayangan-tayangan media media sosial yang mereka konsumsi. Begitupun tayangan pornografi dan pornoaksi di media sosial, telah menjadi inspirasi dari anak anak untuk mengimitasi tindak pidana," jelas dia lagi.

Bahkan, kata dia, tidak jarang pula mereka secara bergerombol bersama dengan orang dewasa melakukan tindak pidana kejahatan seksual setelah mengkonsumsi, menonton serta menyaksikan tayangan-tayangan pornografi yang sangat mudah diakses melalui media sosial.

"Hal ini juga bisa kita lihat pada kasus baru-baru ini yang terjadi di Toli-toli. Dimana, kejahatan seksual secara bergerombol yang dilakukan 9 orang anak laki-laki berusia 7-15 tahun terhadap A (11) siswi kelas V Sekolah Dasar di Kabupaten Tolitoli cukup memberi bukti bahwa kejahatan seksual anak bukan juga dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi secara bergerombol," terangnya.

Menurut dia, salah satu strategi memutus mata rantai tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak didalamnya. Sehingga perlu adanya kerjasama dan mendorong pemerintah Indonesia, lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan aparatus penegak hukum serta pemangku kepentingan Perlindungan Anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk segera mencanangkan program Aksi prioritas Daerah dan Nasional Perlindungan Anak.

"Memang kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa. Oleh karenanya, kami mendorong kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana kiranya menggunakan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) yakni melalui pendekatan keadilan restorasi (restorative justice) dan dengan mengedepankan penyelesaian tindakan pidansa menggunakan pendekatan diversi (diluar pengadilan)," pungkas dia.

Penulis: Indry Panigoro
Editor: Aldi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved