Caleg di Sulut Habiskan Rp 98,75 Miliar: 6.320 Calon Berebut 395 Kursi DPRD

Wakil Ketua PPP Samaun Wuyoyo didampingi Sekretaris Lukman Palakia mengatakan, dokumen yang diperbaiki di antaranya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari pengadilan, tidak narkoba dan sehat jasmani dan rohani serta soft fotokopi dari caleg nomor lima di Dapil 2.

“Begitu tahu kekurangan dari surat resmi KPU, (kami) langsung perbaiki. Menjadi pertama yang mamasukkan,” kata Lukman.
Setelah berkas administrasi selesai, PPP akan fokus di konsolidasi caleg.

“Hanya dua dapil dari tiga dapil di Mitra. Di dapil tiga calonnya tidak lengkap berkas sehingga ditiadakan atau tidak memenuhi syarat. Tapi kami tetap menargetkan fraksi utuh empat kursi di DPRD Mitra dari satu Dapil I dan Dapil II tiga kursi,” katanya.

Perlu Uang Selain Kedekatan

Kurang lebih 480 caleg berlomba memperebutkan kuota 30 kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmong mencatat sudah ada 259 bakal caleg. Untuk memenangkan kontestasi, ada caleg telah menyiapkan Rp 500 juta.

“Kalau Dapil I Lolak-Sangtombolang tersedia 5 kursi yang akan kami perebutkan dari semua parpol,” ucap RD kepada tribunmanado.co.id, Selasa (31/7/2018).

Kata dia, biaya politik dalam pencalonan sesuai perhitungan kurang lebih Rp 300 sampai Rp 500 juta. “Masyarakat saat ini rata-rata ingin memilih kalau ada uang dari caleg,” ujarnya.

Kalau periode sebelumnya, ia pernah maju sebagai caleg, namun belum terpilih. “Ada dua hal penting ketika ingin menang saat pemilu yakni kedekatan emosional dengan masyarakat dan uang,” jelasnya. Tanpa dua hal itu, caleg bakal sulit terpilih sebagai wakil rakyat di khususnya di Bolmong.

Terpisah, caleg dari Partai Golkar inisial SUL mengaku biaya politik di Dapil I kurang lebih mencapai Rp 500 juta. “Kalau jual rumah atau kebun tidak ada. Anggaran Rp 500 juta sudah termasuk anggaran sosialisasi dari awal sampai pileg,” ungkapnya.

Ia menambahkan, strateginya adalah memenangkan hati rakyat untuk mewakili mereka dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Saya akan berdayakan komunitas, keluarga, teman dan kerabat agar mendapatkan kepercayaan menjadi anggota Dewan Bolmong,” jelasnya.

Jangan Salah Artikan Dana Politik

Johny Suak, Direktur Elektoral Management Constitution Sulut, mengatakan, modal finansial memang jadi salah satu faktor untuk sukses di pemilu meski itu bukan satu-satunya faktor. Khusus untuk caleg, yang trennya paling tinggi adalah yang memiliki modal kuat, memiliki ketokohan dan kefiguran di tengah konstituen.

Mereka yang bermodal cekak dan tak popular paling nahas, ada di urutan paling bawah hasil survei. Di pemilu 2019, caleg yang kurang benefit ini, menjadi insentif elektoral atau pengumpul suara bagi caleg yang bermodal besar dan mapan, meski gerakannya sporadis dan tak signifikan.

Soal finansial tak lepas dari dua isu yakni money politics dan cost of politics. Money politics adalah suatu istilah Inggris untuk menyebutkan satu situasi atau sistem politik di mana para politisi akan memperhatikan kepentingan suatu kelompok tertentu sebagai imbalan dukungan keuangan.