Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

PPDB Dikeluhkan Masyarakat, Sekprov Sulut Bakal Lakukan Pembenahan Sistem

Pemerintah Provinsi Sulut bakal melakukan pembenahan terhadap Sistem PPDB 2018 SMK SMA yang dikeluhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini.

Penulis: Indry Panigoro | Editor: Alexander Pattyranie
TRIBUN MANADO/INDRI PANIGORO
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bakal melakukan pembenahan terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 SMK SMA yang dikeluhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini.

"Kalau memang kebijakan ini dikeluhkan oleh masyarakat, nanti kita akan melakukan pembenahan terhadap sistem ini," kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen saat berjumpa dengan TribunManado.co.id, Rabu (04/07/2018) malam di salah satu pusat perbelanjaan di Manado, Sulut.

"Ya pokoknya nanti kita akan lakukan evaluasi terhadap sistem ini," ucap Silangen.

Sistem pendaftaran siswa baru yang diwajibkan mendaftar lewat online dianggap tidak membantu para orangtua dan para calon siswa.

Selain prosedurnya yang ribet menurut orangtua sistem online ini juga dianggap hanya formalitas saja.

"Cuman formalitas saja ini mendaftar online. Padahal sebenarnya sama saja sistem pendaftarannya itu seperti manual," tegas orangtua siswa yang tidak mau namanya disebutkan, Selasa (03/07/2018) siang di Lapangan SMK Negeri 3 Manado.

"Coba pikir katanya ini online, tapi ternyata kita harus memasukkan berkas-berkas pendaftaran di online itu ke pihak sekolah. Ya kalau sudah tahu prosedurnya ujung-ujung harus ke sekolah, mendingan untuk pendaftaran online ditiadakan supaya tidak makan waktu untuk mengantre melakukan print out berkas yang ada si online," kesal pria berkemeja itu.

Orangtua lainnya yang namanya juga tak mau disebutkan mengungkapkan kekecewaannya soal sistem pendaftaran online yang berlaku saat ini.

"Lebih ribet mendaftar online. Seharusnya kan kalau sudah isi formulir di online harusnya sudah kelar, ini formulir yang di online itu harus di bawa lagi ke sekolah, kemudian setelah sampai di sekolah kita di suruh harus melengkapi berkas-berkas dulu, kemudian di suruh antre lagi," tambah ibu berkerudung biru tosca itu.

Tak hanya itu saja, bahkan ada orangtua lainnya yang mengklaim jika lebih mudah mengurus kawin daripada mengurus anak masuk sekolah.

"Lebih mudah urus kawin ya daripada urus berkas pendaftaran anak sekolah," ucap salah seorang Bapak.

"Iyo do kang (iya ya), lebih mudah urus berkas kawin daripada urus berkas begini," tambah ibu berkerudung merah.

"Kalau hanya urus kawin, paling berkas yang di urus di capil satu hari sudah kelar, tapi ini, sudah berhari-hari, bahkan saya sudah datang seminggu lalu, berkas yang di urus-urus tidak kelar juga," tambah ibu-ibu lainnya.

Pengamat kebijakan publik Sulut, Dr Very Y Londa mengatakan biaya pendidikan yang tidak kecil, dan ditambah lagi dengan fasilitas pendidikan yang belum baik, belakangan ini memunculkan masalah pada dunia pendidikan terlebih pada proses penerimaan siswa baru.

Hal itu seiring dengan diserahkannya kewenangan kabupaten kota kepada provinsi, sehingga hal ini justru dinilai malah menambah beban provinsi dalam hal anggaran.

"Masalah yang muncul pada penerimaan siswa baru selain proses pendaftaran dalam hal kuota serta keinginan siswa untuk masuk sekolah favorit tidak dibarengi dengan adanya fasilitas yang memadai," kata Londa saat dihubungi TribunManado.co.id, Selasa (03/07/2018) sore.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved