Nelayan dan Pengusaha Perikanan Bitung Mengadu ke Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Apa Saja?

Sementara itu, Noldy Lamalo anggota DPRD Sulut mengatakan bahwa sekarang kapal bantuan sudah mencapai 16 PK tapi bisa meningkat lagi.

"Khusus untuk pelaksanaan pelatihan sertifikat dasar pelaut itu dilaksanakan dua Minggu, namun kalau bisa ada yang pengganti, lantaran mereka kan juga harus mencari, nah kalau ikut otomatis mereka tidak ada pemasukan," jelas dia.

Mindo Sianipar anggota DPR RI mengatakan bahwa untuk bantuan harus ada badan hukum, khususnya bantuan untuk koperasi nelayan.

Sementara itu, Sjarief Widjaja Dirjen Perikanan Tangkap mengatakan agar semua nelayan didaftarkan ke kususka.

"Nelayan bisa bikin koperasi baru dan usulkan permintaan bantuan dana, buat proposal dan masukkan kepada kami," jelas dia.

Ia juga menjelaskan bahwa nantuan KKP sudah bergeser, sekarang bantuan kapal kecil banyak mulai dari 3,5,10, dan 20 GT.

"Sulut dapat, ada jaring, asuransi, kapal nelayan juga, dan khusus untuk bantuan pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, koperasi bisa dapat bantuan Rp 2-4 miliar, bunga hanya 4 persen itu bisa untuk modal kerja," jelasnya.

Khusus untuk TPI Higienis menurutnya baru diuji coba.

"Pemerintah tidak cari untung, hanya bayar pajak pajak saja," jelasnya.

Masalah besarnya biaya menurutnya perlu dibicarakan lagi oleh pengelola atau penanggungjawab TPI Higienis agar tidak memberatkan nelayan dan pengusaha perikanan.

"Kalau ada masalah silahkan SMS atau telepon saya," jelas dia.