Sabtu, 11 April 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Fahri Hamzah Tantang Presiden Jokowi Terbitkan Perpu Bubarkan KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali angkat bicara terkait persoalan KPK dan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Editor: Aswin_Lumintang
Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kembali angkat bicara terkait persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah usai diskusi soal etika Hakim Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Kamis (15/2/2018).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah usai diskusi soal etika Hakim Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Kamis (15/2/2018). (KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI)

Dilansir TribunWow.com dari akun YouTube Indonesia Lawyers Club tvOne yang diunggah pada Selasa (20/3/2018), Fahri Hamzah pun tampak mengkritisi kedua lembaga tersebut.

Menurut Fahri Hamzah, pemerintahan Jokowi memiliki rapor penegakan hukum dan anti korupsi yang buruk.

Baca: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dievaluasi Kemenpan RB, Gimana dengan Pemkot Kotamobagu?

Baca: Mark Zuckerberg Akhirnya Angkat Bicara soal Kebocoran Data Facebook

"Kita gak tau di kepala Pak Jokowi itu korupsi mau diapain?," kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menganggap KPK memuji-muji pemerintahan karena hanya ingin mendpaat perlindungan semata.

Sedangkan keduanya terlihat tak memiliki sinergi.

Baca: Cara Membuat Klappertaart Panggang Gurih yang Berasa Sensasinya Saat Gigitan Pertama

Baca: Gabungkan Kekuatan Bumi dan Laut, Produk Perawatan Wajah Terlaris LOccitane Mantos 3

Menurutnya, terkait korupsi, presiden seolah-olah lepas tangan terhadap korupsi.

Padahal, biaya memilihan presiden sangat besar, capai Rp 20 triliun, sehingga seharusnya bisa bertanggung jawab kepada rakyat.

Fahri kemudian menyinggung pernyataan yang kerap dilontarkan oleh pemerintahan, seperti 'mengimbau'.

Fahri Hamzah menyatakan jika imbauan adalah tugas Majelis Ulama Indonesia, bukan pemerintahan.

Sementara itu, pemerintahan itu harus tegas karena punya power.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved