Tajuk Tamu
Pemilih Cerdas dan Bertanggungjawab
Demokrasi adalah bagaimana menjalankan pemerintahan yang melayani rakyat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum
Penulis: Ferlansius Pangalila, Komisioner KPU Tomohon
I. Mengenal Demokrasi & Pemilu
Demokrasi adalah bagaimana menjalankan pemerintahan yang melayani rakyat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Pemerintahan ini diselenggarakan secara terbuka, bertanggungjawab, diawasi langsung oleh rakyat sebagai pemberi mandat, dan adanya akses keterlibatan publik/masyarakat dalam pemerintahan itu sendiri.
Pokoknya rakyat terlibat sejak pembentukan pemerintahan melalui pemilu selanjutnya melakukan pengawasan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, hingga 5 tahun kedepan untuk dievaluasi kembali, apakah pemerintahan ini menjalankan amanahnya atau tidak sehingga patut dipilih kembali atau tidak dalam pemilu tersebut.
Salah satu hal yang paling penting dalam negara demokrasi adalah melibatkan peran serta masyarakat seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut urusan rakyat.
Semua komponen masyarakat, tak terkecuali kaum minoritas berhak ambil bagian dalam memutuskan kebijakan yang menyangkut nasibnya juga.
Maka Rakyat tidak boleh berhenti hanya sampai memilih calon pemimpin atau wakilnya pada saat pemilu, tetapi tetap mengawal dan mengawasi para pejabat tersebut selama mereka berkuasa.
Karena kelengahan dan absennya sikap kritis masyarakat kepada para pemimpin dan wakil rakyat ini, kasus penyimpangan, korupsi, ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya dapat terjadi.
Demokrasi memang bukanlah suksesi pemerintahan yang terbaik, tetapi dengan demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan mengevaluasi secara periodik kembali pemerintahan baik ekesekutif maupun legislatif apakah masih layak dipercaya atau tidak.
Bagi rakyat, terlebih kaum minoritas, demokrasi sangat penting artinya.
Demokrasi memberikan kesempatan bagi siapa saja secara bebas memberikan pendapat dan masukan kritis sekalipun kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan apalagi keputusan yang menyangkut hak asasi manusia dan hak asasi warga negara.
Pasti hal ini hanya ada dalam pemerintahan yang demokratis, oleh karena itu, segala upaya kita harus lakukan untuk membangun demokrasi yang semakin kedepan menjadi semakin lebih baik, lebih bermutu dan berintegritas.
Tahapan Pemilu 2019 telah dimulai, dan beberapa waktu lalu KPU telah menetapkan peserta pemilu legislatif 2019 sebanyak 15 Partai Politik secara nasional.
Setelah peserta pemilu ditetapkan, tahapan selanjutnya antara lain pemutakhiran data Pemilih.