7 Daerah di Sulut Koleksi Opini Disclaimer

Rochmadi Saptogiri, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut pun mengaku berat hati menyampaikan kabar tersebut, "Berat saya sampaikan, namun itulah kenyataannya," ujar Saptogiri di depan para kepala daerah.

Lanjutnya, temuan BPK sama seperti tahun-tahun sebelumnya berkisar di masalah Kas, Piutang, Aset tetap dan, pembiayaan.

"Permasalahannya ketidakcukupan bukti banyak ditemukan. Begitu BPK tidak peroleh bukti, atas itu laporan keuangan tidak diyakini, karena tidak ada pertanggungjawaban," ujar Saptogiri.

Ia melanjutkan, didapati sebenarnya tidak adanya disiplin pengelolaan anggaran, bahkan sejak perencanaan, pengelolaan keuangan seharusnya menjadi semacam budaya disiplin.

"Mohon maaf tahun ini Provinsi Sulut hampir mayoritas disclaimer. Pemda  dan DPRD harus bekerja keras bersinergi keluar dari disclaimer," sebutnya.

Kata Soptagiri, sebenarnya memperoleh opini WDP tidak sulit yang penting pimpanan ada kemauan dan diterjamhkan Sekda ke SKPD

"Opini WTP baru sulitt. Betul-betul harus clear tidak salah saji material, dan indikasi tindak pidana," katanya.

Sebagai solusi, Saptogiri mengungkapkan, mulailah memproses dari rekomdndasi hasil pemeriksaan BPK, agar di tahun mendatang tak ditemukan lagi. Di akhir penyampaiannya Saptogiri menutup dengan pantun. Ia mengimbau Bupati wakikota jangan gusar dan galau, hanya karena Opini. (ryo)